Dokumentasi pasca dialog (Foto :Lila/Humas)
KUPANG - Setiap perangkat daerah yang menjadi objek penilaian Ombudsman RI diharapkan untuk segera melakukan perbaikan untuk pemenuhan standar pelayanan publik. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Yosua P. Karbeka didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan, Alberth R. Kota saat menerima kunjungan dari Bidang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Malaka yang dipimpin oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka, Modesta Yunensis Asa Asit, didampingi jajaran, Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini dilaksanakan sebagai upaya evaluasi hasil penilaian Opini Ombudsman RI tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Yosua menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Bidang Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam menanggapi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka.
“Kami patut menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Bidang Organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam merespons Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka,” ujar Yosua.
Lebih lanjut, Yosua menyampaikan bahwa Ombudsman NTT berharap agar setiap perangkat daerah yang menjadi objek penilaian Ombudsman RI segera melakukan perbaikan untuk menyediakan standar pelayanan publik, termasuk indikator pelayanan publik yang sesuai dengan indikator yang menjadi penilaian Ombudsman, agar pada tahun 2027 pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan semakin optimal, sehingga hasil penilaian maladministrasi di Kabupaten Malaka diharapkan dapat menjadi lebih baik, bahkan mendapatkan peringkat tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, Modesta Yunensis Asa Asit menyampaikan bahwa hasil penilaian Opini Ombudsman RI tahun 2026 ini akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di cakupan Pemerintah Kabupaten Malaka.
Adapun Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 ini mencakup 4 (empat) dimensi antara lain, input yang mencakup kesiapan dan kapasitas dasar yang dimiliki oleh instansi atau unit penyelenggara layanan sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimensi proses yang mencakup bagaimana pelayanan publik dilaksanakan secara nyata dan apakah sudah memenuhi standar yang diwajibkan secara hukum, dimensi output mencakup fokus pada hasil akhir dari pelayanan yang diterima oleh masyarakat hingga dimensi pengaduannya yang mengukur kemampuan dan komitmen instansi dalam mengelola masukan, kritik, maupun persetujuan dari masyarakat.
