Ombudsman NTT Apresiasi Program Dana Pengaman Kegawatdaruratan RSUD SK Lerik
KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, menghadiri undangan Pemerintah Kota Kupang dalam kegiatan sosialisasi Program Dana Pengaman Layanan Kegawatdaruratan di RSUD SK Lerik, Kota Kupang, pada Jumat (1/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Kupang Christian Widodo, Plt. Sekda, para kepala dinas, camat, lurah, kepala puskesmas, serta Direktur RSUD SK Lerik beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Darius menyampaikan apresiasi atas inisiatif Wali Kota Kupang yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membantu warga tidak mampu yang dirawat di RSUD SK Lerik, namun tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kepesertaan JKN-nya sudah tidak aktif.
"Ini adalah bentuk nyata keberpihakan dan kepedulian kepada warga miskin di Kota Kupang. Program ini akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan namun terhambat oleh persoalan administrasi," ujarnya.
Darius menjelaskan, menurut Wali Kota Kupang, program ini berangkat dari pengalaman pribadi saat masih menjalani profesi sebagai dokter. Saat itu, ia kerap menemui pasien kurang mampu yang tidak bisa tertolong karena tidak memiliki dokumen pendukung layanan kesehatan.
Ke depan, RSUD SK Lerik akan menyediakan loket khusus yang diisi oleh petugas teknis dari lintas dinas dan kelurahan. Loket ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi penanganan pasien tidak mampu dan mempercepat proses administrasi.
"Dengan adanya program ini, warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau kepesertaannya nonaktif tetap bisa mendapatkan layanan tanpa harus menjadi pasien umum," lanjut Darius.
Ia juga menambahkan, melalui koordinasi antara RSUD dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta kecamatan dan kelurahan, warga dapat memperoleh kembali jaminan kesehatannya. Bahkan, bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, proses pengurusannya dapat dilakukan langsung dari rumah sakit melalui bantuan petugas yang ditugaskan khusus.
"Pasien bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu aktivasi JKN dan dokumen kependudukan. Di daerah lain, hal ini mungkin memerlukan waktu dan proses yang panjang karena harus mengurus langsung ke berbagai dinas," terang Darius.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program ini juga berkontribusi dalam mempermudah tugas Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik, khususnya rumah sakit, karena berpotensi mengurangi keluhan masyarakat.
"Banyak pengaduan yang kami terima berkaitan dengan status kepesertaan JKN yang tidak aktif tanpa diketahui pasien. Ketika tidak segera teratasi, pasien akan dikategorikan sebagai pasien umum yang biayanya tentu tidak murah. Ini menjadi dilema besar, apalagi jika pasien merupakan warga tidak mampu," jelasnya.
Darius menuturkan, dalam beberapa kasus, pihaknya bahkan harus menghubungi dinas sosial dan dinas kesehatan untuk mencari solusi pembiayaan, atau berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit agar pasien bisa pulang dan diberi opsi mencicil biaya melalui surat piutang.
"Dengan adanya program ini, potensi keluhan seperti itu dapat ditekan, dan pasien tetap dapat dilayani secara manusiawi," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Darius juga menyampaikan masukan untuk peningkatan layanan di RSUD SK Lerik, yakni agar rumah sakit menjalin kerja sama dengan apotek di luar rumah sakit. Hal ini penting dilakukan apabila stok obat JKN tidak tersedia di apotek rumah sakit. Ia juga mendorong agar disusun mekanisme penggantian biaya bagi pasien yang terpaksa membeli obat JKN secara mandiri di luar.
"Hal ini untuk menjamin hak pasien JKN agar tetap mendapatkan obat secara gratis sesuai regulasi," ujarnya.
Darius menutup dengan mengucapkan terima kasih kepada Direktur RSUD SK Lerik beserta seluruh jajaran atas persiapan dan pelaksanaan program ini. Ia berharap program tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Kupang.
