• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Minta Wali Kota Tertibkan Pungli di Kelurahan
PERWAKILAN: SULAWESI TENGGARA • Selasa, 25/06/2019 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo

SHARE

Kendari, Inilahsultra.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Wali Kota Kendari untuk menghentikan adanya pungutan liar (Pungli) di kelurahan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo mengatakan, berdasarkan pengakuan dari emak-emak dalam acara coffe morning yang diselenggarakan Pemkot Kendari, ternyata masih saja terjadi pembayaran dalam mengurus surat keterangan usaha yang diterbitkan di kelurahan.

"Makanya tadi saya klarifikasi kepada emak-emak apakah masih terjadi, ternyata jawabannya masih ada pungli di kelurahan. Ini mestinya harus ditertibkan oleh wali kota," kata Mastri Susilo saat ditemui usai kegiatan coffe morning di salah satu warung kopi di Kendari, Kamis 20 Juni 2019.

Setiap kali mengurus surat keterangan usaha, para pelaku UMKM mengaku dimintai pihak kelurahan untuk membayar administrasi.

"Kalau mereka mengurus tiga kali berarti membayar tiga kali juga, dan kalau lima kami berarti membayar lima kali juga. Berdasarkan pengakuan mereka satu kali membayar Rp 50 ribu dikali banyak lumayan juga," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Mastri, wali kota harus memberikan perhatian serius terhadap keluhan pungli yang disampaikan oleh masyarakat yang dilakukan oleh oknum lurah yang ada di Kota Kendari.

"Kebetulan tadi ada pak wali kota dan saya sudah sampaikan untuk segera ditertibkan dan pak wali kota merespon dengan baik," jelasnya.

Khusus di Dinas PTSP, lanjut Mastri, semua pengurusan mulai dari prosedur mekanisme, biaya sudah secara transparan disampaikan dan dasar hukumnya jelas. Tetapi yang jadi masalah di tingkat bawah masih saja ada biaya pungli yang ditemukan masyarakat.

"Saya sampaikan tadi kepada emak-emak untuk melaporkan langsung kepada pimpinan wali kota atau kepada Ombudsman supaya kita panggil lurahnya," jelasnya.

Langkah Ombudsman dengan adanya keluhan dari masyarakat ini, kata Mastri, akan melihat dulu apakah akan melakukan sidak atau tidak. Kalau melakukan sidak, maka harus dengan masyarakat yang mengetahui adanya pungli tersebut.

"Kita akan melakukan langkah-langkah dengan melakukan sidak atau kita akan pura-pura mengurus di kelurahan untuk

mengetahui apakah masih melakukan itu saat ini atau tidak," katanya.

Mastri mengajak emak-emak untuk menjadi sabahat Ombudsman, nantinya mereka ini akan dibekali tentang layanan publik apa tugasnya dan apa yang harus dilakukan.

"Nanti kita coba atur kebetulan dalam waktu dekat ini ada pelatihan TOT untuk sahabat Onbudsman dan emak-emak ini kita akan ajak," tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir ditemui usai kegiatan coffee morning tidak menampik adanya oknum-oknum yang coba memanfaatkan momen itu padahal dalam kepengurusan semua telah digratiskan.

"Supaya masyarakat tahu bahwa pelayanan kepengurusan saat ini digratiskan, tapi karena ada oknum-oknum calo yang memanfaatkan situasi dengan menaku-nakuti masyarakat supaya tidak mengurus sendiri, padahal kenyataan kepengurusan sangat mudah dan tidak ada biaya," kata Sulkarnain.

Untuk menghindari adanya oknum-oknum nakal, lanjut Sulkarnain, Pemkot Kendari saat ini telah menghadirkan program Layanan Integrasi Kota Kendari (LAIKA) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan.

"Dengan sistem online ini warga ingin mengurus tida ketemu lagi dengan Lurah maupun Camat, bahkan layanan ini dengan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mudah-mudahan program LAIKA ini dapat mengatasinya," tutupnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...