Ombudsman Minta Kades Se-Bangka Tengah Tindaklanjuti Isu Anak Putus Sekolah
Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti giat Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Tidak Sekolah (ABTS) Guna Mempercepat SDGS Desa dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, bertempat di Ruang VIP Sekda Bangka Tengah, Selasa (31/10/2023).
Hadir dari Ombudsman Babel adalah Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Tegi Galla Putra. Ia mengungkapkan dalam diskusi, bahwa kegiatan dimaksud merupakan salah satu bentuk tindaklanjut hasil Rapid Assesment Ombudsman Babel beberapa waktu lalu terkait kajian cepat penanganan anak putus sekolah, khususnya poin melibatkan kolaborasi bersama pemerintah desa se-Kabupaten Bangka Tengah.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah desa sangat penting untuk terlibat menyelesaikan masalah ini. Pemdes memiliki sumber daya anggaran untuk menyelesaikan masalah ini di wilayahnya, jika putus sekolah sebab ekonomi. Kemudian, jika putus sekolah karena sebab lain setidaknya pemdes pihak yang mengetahui informasi dan pihak terdekat dari masyarakat yang mengalami putus sekolah," ungkap Tegi.
Kemudian ia membahas langkah penting lainnya terkait peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk mendukung IPM di Bangka Tengah.
"Serta, dalam rangka meningkatkan IPM, angka RLS dan HLS perlu bapak ibu kades pahami. Penghitungan RLS adalah terhadap masyarakat usia di atas 25 tahun ke atas, sedangkan HLS adalah masyarakat usia sekolah di bawah 25 tahun. Sehingga kami harap pemdes bisa memastikan di wilayahnya masing-masing minimal masyarakat harus sampai SMA. Kalau ada yang putus sekolah tidak sampai SMA, segera berkoordinasi dengan satgas khusus untuk ditindaklanjuti dikembalikan ke sekolah formal atau mengikuti sekolah paket," jelas Tegi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Joko Triadhi meminta dukungan seluruh kepala desa yang hadir dalam kegiatan tersebut.
"Seperti yang bapak ibu telah dengarkan dari Ombudsman, bahwa mereka telah melakukan kajian singkat terhadap permasalahan anak putus sekolah. Kita tahu anak putus sekolah ini nantinya ibarat dua mata pisau, bisa jadi bonus demografi yang menguntungkan atau menjadi beban pemerintah. Hal itu tergantung bagaimana kita mengelolanya sekarang. Oleh karena itu, kami berharap dapat berkolaborasi dengan seluruh pemdes untuk berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas Joko.
