• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Menilai Masih ada Hambatan Dihadapi Pemprov Jabar dalam Vaksinasi
PERWAKILAN: JAWA BARAT • Kamis, 28/01/2021 •
 
ILUSTRASI: Vaksinasi /Pixabay/Fernando Zhiminaicela

DESKJABAR- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jabar, Dan Satriana menyatakan menilai masih ada hambatan dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam upaya melakukan vaksinasi.

Salah satunya masih banyaknya data Tenaga Kesehatan yang belum di-input terutama pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta, Data Sasaran Vaksin yang tidak merata pada masing-masing Fasyankes, dan Deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin.

Demikian diungkapkan Dan Satrian saat melakukan zoom meeting bersama pihak pihak yang menyelenggarakan vaksinasi Covid-19, Selasa 26 Januari 2021.

Menurut Dan Satriana dalam pelaksanaan vaksinasi Tahap I termin I, capaian target vaksinasi hanya 25% disebabkan adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkan tidak boleh di vaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.

Hambatan juga ditemui pada penggunaan Aplikasi PCare dimana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun nama nya belum terdaftar atau terintegrasi sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat di vaksin meskipun Vkasin nya tersedia namun nama tidak ada pada sistem aplikasi Pcare.

Mengenai Kejadian Ikutan Paca Imunisasi (KIPI) / Vaccine Safety, bahwa deteksi dan pelaporan KIPI merupakan langkah awal untuk memperkuat monitoring keamanan vaksin (vaccine safety). Adapun meningkatnya keamanan vaksin linier dengan peningkatan keamanan pasien (patient safety).

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah terkait KIPI adalah belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah.

Menurut Dan SatrianaOmbudsman menilai masih banyak ditemui hambatan serta permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan Program Vaksin di Jawa Barat dimana permasalahan Data Base serta Aplikasi menjadi hal utama selain pada permasalahan teknis, sarana prasarana serta SDM yang tersedia.

Namun demikian Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemui antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP penyelengaraan di daerah, penyedian sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan Anggaran baik untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, Monitoring Evaluasi serta manajemen KIPI.

Selain itu juga yang menjadi perhatian penting bagi Ombudsman adalah penyiapan Pengelolaan Pengaduan baik ditingkat Fasilitas Kesehatan Pelaksana Vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Ombudsman dalam menajalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai mitra penyelengara pelayanan publik tetap mengawal Program Vaksinasi Covid 19 di Indonesia, dan berharap Program tersebut dapat berjalan lancar dan sukses serta segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...