• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman mediasikan SPH, BPJS dan Masyarakat
PERWAKILAN: RIAU • Jum'at, 30/08/2019 •
 

SHARE

Rakyatterkini (Padang) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan konsiliasi bersama Semen Padang Hospital (SPH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Padang, BPRS Sumbar dan masyarakat.

Konsiliasi atau mediasi adalah salah satu upaya Ombudsman dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atau pengaduan masyarakat, tertuang dalam Pasal 8 huruf e undang-undang (UU) nomor 37 tahun 2008.

Yefri Heriani Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar menyampaikan laporan masyarakat ini sejak November 2018.

 "Kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap laporan tersebut, pelapor melaporkan biaya kesehatan bayi kembar pelapor yang premature tidak bisa diklaim oleh BPJS Padang," ujar Yefri, Jumat (30/8).

Konsiliasi ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Semen Padang Hospital yang baru Farhaan Abdullah, BPJS Padang dan pelapor, sedangkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumbar berhalangan menghadiri.

Yunesa Rahman selaku konsiliator menyampaikan sebelumnya tim pemeriksa telah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksa (LAHP) kepada para pihak, terutamanya terlapor 1 (SPH) dan Terlapor 2 (BPJS Kesehatan Padang).

"Tim pemeriksa menemukan maladministrasi dalam pemberian informasi pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Padang dan maladministrasi perbuatan kelalaian hukum dalam pelaksanaan aturan-aturan oleh para Terlapor," katanya.

Direktur Utama (Dirut) SPH, Farhaan Abdullah sangat mendukung upaya konsiliasi tersebut. "SPH berupaya menjadi bagian penting nantinya untuk kembali menjalin kerjasama dengan BPJS," ucapnya.

Konsiliasi tersebut menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama SPH akan menanggung semua biaya kesehatan bayi kembar pelapor dengan jumlah Rp37,2 juta. Kedua SPH langsung menyerahkan jaminan pelapor berupa BPKP motor dan KTP asli pelapor dan ketiga SPH akan memberikan bantuan tindakan medis kepada bayi pelapor berupa rawat jalan nantinya.

BPJS Kesehatan Padang menyampaikan permasalahan pelapor tidak bisa dilakukan proses klaim diakibatkan aturan yang sudah tersistem, dimana waktu proses klaim melebihi waktu enam bulan sesuai regulasi.

Pelapor atas Nurhadiman mengaku berterimakasih kepada Ombudsman yang telah memediasi. Kini, ia bisa tenang hutangnya telah lunas. Ia juga berterimakasih kasih pada SPH dan BPJS yang telah merespon pengaduannya. (*)

Kontributor: Muhammad Aidil


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...