• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Malut: Pemerintah Perlu Perhatikan Progress Vaksin
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Jum'at, 19/11/2021 •
 
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi, Alfajrin A. Titaheluw (kanan). (Foto: Dok. Ombudsman)

TIDORE - Kepala Keasistenan bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Alfajrin A. Titaheluw menyatakan pemerintah perlu memperhatikan progress vaksinasi. Hal ini disampaikannya saat membahas relevansi sertifikat vaksin untuk pelayanan publik dalam seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nuku Tidore pada Kamis (18/11/2021).

Menurut Alfajrin, pelaksanaan vaksinasi di daerah belum merata, padahal sudah ada kebijakan sertifikat vaksin covid-19 sebagai salah satu syarat akses pelayanan publik.

"Negara boleh saja menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik tetapi dengan syarat tidak boleh diberlakukan untuk jenis pelayanan publik esensial, misalnya gaji dan sebagainya. Sedangkan pelayanan publik non esensial dapat diterapkan sepanjang angka vaksin lengkap sudah di atas 50%, stok vaksin dan distribusi vaksin harus merata, sarana pendukung vaksinasi harus memadai, serta perlindungan bagi warga yang tidak bisa vaksin karena komorbid dengan cara memfasilitasi pelayanannya. Seperti suket dokter ahli untuk diagnosa penyakitnya, prosedur atau biaya dipermudah." ujarnya.

Yang terakhir, Alfajrin menambahkan bahwa pemerintah harus menjamin data pribadi warga yang ada di aplikasi/platform digital agar tidak bocor atau disalahgunakan.

Ditulis oleh Nurain Abd. Rahim (Mahasiswa Prodi S-1 Sastra Inggris Universitas Khairun Ternate) dibawah bimbingan Andrian Suwardana (ASN Ombudsman RI Maluku Utara) 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...