• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Malut: Kinerja dan Profesionalisme Birokrasi Masih Belum Maksimal
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Kamis, 18/11/2021 •
 
Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi, Nurul Fajri Husin (kiri). (Foto : Dok. Ombudsman)

TIDORE  - Kinerja dan profesionalisme  birokrasi di Indonesia masih belum maksimal berdasarkan indeks efektivitas pemerintahan tahun 2018. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Nurul Fajri Husin saat menjadi narasumber kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Rabu (17/11/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan itu, Nurul menyampaikan komparasi indeks efektivitas pemerintahan tahun 2018 terhadap 5 negara ASEAN yang mana Indonesia menempati urutan kelima setelah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Komparasi indeks efektivitas pemerintahan ini dilakukan oleh World Bank untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

Selain itu, Nurul juga menjelaskan beberapa hal terkait penilaian pembangunan zona integritas. Di antaranya adalah variabel profesionalisme, public service, skill, attitude, dan komitmen. Kemudian dimensi knowledge, policy development skillinterpersonal skill,  serta indikator-indikator lainnya. Terakhir Nurul berharap agar BPN Tidore tahun ini dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Seperti diketahui, Ombudsman Malut berkomitmen untuk selalu meningkatkan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dalam berbagai bentuk kepada masyarakat maupun kepada Instansi penyelenggara di wilayah Provinsi Maluku Utara. Salah satunya adalah aktif menjadi narasumber pada kegiatan internalisasi atau sosialisasi menuju zona integritas untuk predikat  WBK/WBBM ini. Dengan harapan, pada setiap kesempatan tersebut, Ombudsman Malut dapat mentransformasikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik serta berbagai urgensi yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan publik. 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...