Ombudsman Maluku Dorong ASN Kabupaten Seram Bagian Timur Patuhi Standar Pelayanan Publik
Bula - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku mendorong ASN Kabupaten Seram Bagian Timur Patuhi Standar Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi ASN BerAKHLAK di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Sabtu (16/12/2022) di Hotel Mutiara.
"Misal ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik," Ungkapnya ketika diwawancarai di ruangan kerjanya pada Selasa (20/12/2022).
Ia menambahkan bahwa perilaku buruk yang menjadi trend Pelayanan Publik di Maluku adalah birokrasi yang lamban, panjang, gemuk dan berbelit-belit, kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah. Hal tersebut didasari dari integritas dan pola pikir ASN yang kurang professional dalam melayani masyarakat dan terus-menerus dibiarkan hingga menjadi budaya kerja.
"Masih bekerja atas kemauan sendiri dan kurang mengikuti standar yang telah ditetapkan perihal waktu, cara menyelesaikan keperluan masyarakat, keramahan dan lain sebagainya," ungkapnya.
Hasan kemudian menyatakan bahwa pola pikir mempengaruhi cara bertindak dalam melayani karena merupakan pikiran bawah sadar yang telah tertanam dan mengakar dalam dirinya tersebut akan terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang dapat memicu pelaksanaan/ tindakan pekerjaan yang dilaksanakan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan, kelembagaan dan individu ASN merupakan aspek kesuksesan implementasi budaya kerja yang baik. Keteladanan pemimpin akan menjadi cermin dan contoh bagi para pegawainya serta menjadikan tokoh yang mampu memberikan pemikiran/ kontribusi serta arahan dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur.
"Jadilah ASN bukan sekedar pegawai yang biasa saja namun membuat terobosan yang inovatif untuk kemudahan dalam segala kepengurusan yang masyarakat perlukan," tutupnya.
Oktavuri Rilien Prasmasari, S.I.Kom.
Humas Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
