Ombudsman: Lelang SPAM Batam Jangan Ditunda Lagi
Ombudsman Perwakilan Kepri mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam, agar segera melaksanakan lelang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.
Ombudsman meminta agar lelang tersebut jangan ditunda-tunda lagi.
"Seharusnya, lelang SPAM cepat dilaksanakan, karena sebentar lagi kontrak perpanjangan dengan Moya Indonesia selama tiga bulan juga akan segera berakhir," kata Ketua Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari.
Seperti diketahui, BP batam kembali menunda lelang SPAM Batam. BP Batam berkilah, sedang mencari konsultan untuk merumuskan kontrak kerjasama dengan pengelola baru.
Menurut kepala BP Batam, HM Rudi, pihaknya ingin mendapat keuntungan finansial lebih besar dari kontrak konsesi SPAM kedepan.
Namun di sisi lain, tertundanya lelang ini membuat pelayanan air bersih tidak optimal.
Karena BP Batam belum menunjuk pengelola definitif, sehingga pengelola SPAM tidak dapat melakukan pengelolaan yang optimal.
"Pengelolaan saat ini belum bagus, karena masih banyak keluhan masyarakat, seperti kualitas air, bertambahnya stress area, pemadaman air dan lain-lain," jelasnya.
Terkait lelang ini, selain meminta untuk dipercepat, Lagat juga meminta kepada BP Batam agar terbuka masyarakat.
"Lelang ini menjadi perhatian dari Ombudsman dan akan menjadi laporan bagi kami, karena BP Batam masih belum merealisasikan janjinya sebagai regulator SPAM dengan optimal," tuturnya.
Dalam kaitannya dengan kota Batam sebagai kota industri, SPAM yang handal tentu dapat menjadi senjata pamungkas dalam menggaet investor asing. Pengelolaan SPAM yang bagus berpuluh-puluh tahun lamanya harus terus dilanjutkan, untuk meningkatkan citra baik Batam di mata investor asing.
"Namun, belum jelasnya status SPAM Batam saat ini dapat menjadi citra yang kurang baik bagi Batam. Sehingga saya menegaskan agar lelang SPAM harus segera dilaksanakan, untuk kebaikan Batam tentunya," harapnya
