• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Lampung Terima 78 Laporan Masyarakat Terkait Covid-19
PERWAKILAN: LAMPUNG • Senin, 14/12/2020 •
 
Jumpa pers Ombudsman RI Perwakilan Lampung terkait kinerja Ombudsman di kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Senin (14/12/2020). Ombudsman Lampung Terima 78 Laporan Masyarakat Terkait Covid-19.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 78 laporan masyarakat masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung berkaitan pandemi Covid-19. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengungkapkan, dari angka tersebut, 76 laporan di antaranya berkaitan belanja jaring pengaman sosial.  Sementara dua laporan sisanya, terkait ekonomi dan keuangan. 

"Kami memang melihat banyak permasalahan berkaitan pandemi Covid-19."

"Itu tiga bulan kami buka pelayanan, ada 78 laporan masyarakat yang masuk," ungkap Nur Rakhman Yusuf dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2020 di kantor Ombudsman setempat, Senin (14/12/2020).

Mengenai 76 laporan berkaitan belanja jaring pengaman sosial, terusnya, keluhan yang masuk secara terperinci rata-rata soal bantuan dari pemerintah.

Seperti belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial upah (BSU) di masa pandemi.

"Ada yang belum terdata sebagai penerima, ada soal pinjaman, ada juga soal subsidi listrik di luar penyaluran bantuan berkaitan Covid-19," jelas Nur Rakhman Yusuf.

Mengenai angka laporan masyarakat di luar aduan berkaitan Covid-19, ada sebanyak 147 laporan masyarakat yang masuk dan 251 konsultasi sepanjang 2020. Angka laporan masyarakat tertinggi berasal dari Bandar Lampung sebanyak 46,3 persen. Sementara daerah lain yang masyarakatnya melapor ke Ombudsman yakni Lampung Selatan, Tulangbawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pesawaran. Untuk daerah terlapor tertinggi juga di Bandar Lampung sebanyak 43,5 persen.

"Banyaknya laporan bukan karena buruknya pelayanan, bisa jadi tingkat ekspektasi masyarakatnya sudah tinggi untuk kesadaran melapor," ujar Nur Rakhman Yusuf.

Karena, diakui Nur Rakhman, banyak daerah yang masyarakatnya minim dalam menyampaikan laporan. Sehingga, angka laporan yang masuk ke Ombudsman tidak banyak.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...