Kabar Perwakilan

Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri Saat Menerima Hasil Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Jambi

Jambi - Pada 10 Desember 2018, Ombudsman RI telah mengeluarkan hasil survei kepatuhan pelayanan publik terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Khusus Provinsi Jambi ada 7 Kabupaten/Kota dan Pemprov Jambi yang dinilai. Adapun hasil dari 7 Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut diantaranya 2 Pemda masuk Zona Kepatuhan Tinggi/Zona Hijau dan 5 masuk pada Zona Kepatuhan Sedang/Zona Kuning. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Abdul Rokhim saat dikonfirmasi melalui pesan whatshappnya. Minggu (20/1).

" Dua Pemda yang dinilai Zona Hijau/Kepatuhan Tinggi yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo, Sementara untuk Tujuh Zona Kuning yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci" ujarnya.

Untuk Pemda Sarolangun, Dinas yang termasuk Kepatuhan Tinggi/Zona Hijau hanya DPM-PTSP, untuk Zona Kepatuhan Sedang/Kuning Dinas Capil, Dinas Kesehatan. "Untuk Zona Merah/Kepatuhan Rendah yaitu Dinas Kop.Ukm, Dinas LH, Dinas Pendidikan, Dishub, Dinsos dan Dinas Naker" lanjutnya.

Sementara untuk Pemda Kerinci yang masuk Kepatuhan Tinggi/Zona Hijau hanya DPM-PTSP dan Dinas Capil, untuk Zona Kuning Dinas LH, Dinas Sosial. Dan untuk Zona Merah/Kepatuhan Rendah yaitu Dinas Pendidikan, dan Dishub.

" Untuk Pemda Tanjabbar hanya DPM-PTSP yang masuk Kepatuhan Tinggi/Zona Hijau selain itu masih Zona Merah yaitu Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas PUPR, Dishub, Dinsos dan Disnaker" tambahnya.

Selanjutnya, Pemda Tanjung Jabung Timur Dinas yang masuk Kategori Kepatuhan Rendah/Zona Merah adalah Dinas Kesehatan, Diskop UKM, Dinas LH, Dinas PU, Dishub, dan Dinsos PPA. " Sedangkan Dinas Pendidikan dan Dinas Naker Zona Kuning/Kepatuhan Sedang. Hanya Dinas Capil dan PTSP yang berada di Zona Hijau/Kepatuhan Tinggi" jelasnya.

" Ombudsman RI Perwakilan Jambi berharap Pemerintah daerah yang masih belum patuh atau zona merah dan zona kuning untuk segera berbenah karena ini amanat UU Secara umum, dan Tindak lanjut atas survei kepatuhan ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan terhadap hasil penilaian tersebut" harapnya. (Syah)