• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kaltim Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan ke Pemprov Kaltim
PERWAKILAN: KALIMANTAN TIMUR • Kamis, 29/02/2024 •
 
Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim saat memberikan hasil penilaian kepatuhan tahun 2023 kepada Sekda Prov Kaltim

SAMARINDA - Dari hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masuk Kategori Hijau dengan nilai akhir 91,08. Nilai tersebut menempatkan Pemprov Kaltim masuk kategori Zona Hijau Kategori A Predikat Kualitas Tertinggi dan berhasil meraih 10 besar secara nasional.

Hasil penilaian ini disampaikan langsung oleh Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Hadi Rahman kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni pada kegiatan Penyerahan Piagam Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (29/3/2024) .

"Ini prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi bagi Pemprov Kaltim dibandingkan hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2022," ujar Hadi.

Sebagai informasi tambahan, hasil Penilaian Kepatuhan Pemprov Kaltim di tahun 2022 mendapatkan nilai akhir 77,23.

Hadi Rahman juga menyampaikan bahwa pencapaian ini harus mendapatkan atensi dari kepala daerah dan harus mempertahankan hasil ini di Penilaian Kepatuhan yang akan datang.

"Ombudsman RI siap untuk melakukan pendampingan kepada OPD dilingkungan Pemprov Kaltim," tambah Hadi Rahman agar penyelenggara layanan dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Ombudsman RI yang memberikan hasil Penilaian Kepatuhan sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan publik yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

"Terima kasih atas penghargaan ini. Bagi jajaran Ombudsman RI jangan sungkan melakukan koordinasi lisan dengan perangkat daerah Pemprov Kaltim. Saya juga akan melakukan cross check ke perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik," tutup Sri Wahyuni.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...