Ombudsman Kaltim Hadiri Deklarasi Kesiapan Menuju WBK, Singgung Multidimensi Korupsi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDAÂ - Tidak hanya perwakilan BPK, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Kota Samarinda Kalimantan Timur yang menghadir deklarasi Kesiapan Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Ombudsman Perwakilan Kaltim juga turut hadir.
Kepala Ombudsman Kaltim Kusharyanto memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya itu, ia mengatakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja. Namun korupsi menurutnya sudah berada dalam taraf multidimensi di kehidupan masyarakat.
"Kami ingin mengingatkan kembali bahwa terkait wilaya bebas korupsi ini bukan semata-mata kepada pasal merugikan keuangan negara atau memperkaya orang lain tapi multidimensi korupsi yang lain," ucapnya.
Salah satu faktor korupsi adalah kualitas pelayanan publik. Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan praktik korupsi agar melancarkan permintaan dalam pelayanan publik.
Untuk itu ombudsman juga melakukan survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di seluruh daerah di Kaltim. Dari 10 Kabupaten Kota hanya dua daerah yang berstatus Kuning.
Selain itu ia juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan contoh yang baik kepada pegawai yang ada di bawahnya untuk tetap selalu menjaga integritas dalam melayani masyarakat.
"Ikuti pimpinan jangan terlalu jauh melihat kanan dan kiri," ucap Kusharyanto.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalimantan Timur menggelar Deklarasi Kesiapan Menuju Wilayah Bebas Korupsi di gedung BPK Wilayah Kaltim lantai dua, Selasa (25/8/2020).
Kepala BPK Wilayah Kaltim Dadek Nandemar turut hadir. Sedangkan Wagub Hadi Mulyadi dan Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kemudian perwakilan daerah lainnya mengikuti kegiatan secara virtual.
"Apapun kondisinya independensi, integritas, professionalism harga mati,"ucapnya.
Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran drama yang disajikan oleh pihak BPK. Hingga berita ini diturunkan kegiatan masih berlangsung.
