• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kalsel Tuntaskan 151 Laporan
PERWAKILAN: KALIMANTAN SELATAN • Selasa, 02/01/2018 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid

SHARE

Banjarmasin, BARITO

Sepanjang 2017, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerima 206 laporan dari masyarakat dan dituntaskan 151 laporan yang didominasi kasus tanah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengungkapkan, jumlah laporan yang masuk ke lembaganya tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 309 laporan. "Dari 206 laporan yang disampaikan, berhasil diselesaikan hingga menjelang akhir Desember ada 151 laporan. Sisanya masih dalam proses, karena menyangkut koordinasi sejumlah instansi yang memang belum bisa diselesaikan. Dan ada sejumlah laporan yang baru disampaikan pada bulan Desember, sehingga masih dalam proses penyelesaian dengan instansi yang dilaporkan," ujarnya pada catatan akhir tahun yang disampaikan ke redaksi Barito Post belum lama tadi. Noorhalis mengatakan, Ombudsman berkomitmen menyelesaikan seluruh laporan tersebut hingga awal 2018.

Berkait laporan itu pula, Ombudsman mencatat bahwa terdapat dua laporan yang berulang dari tahun ketahun. Laporan itu yaitu persoalan pertanahan, baik menyangkut pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional), terutama menyangkut layanan pendaftaran tanah dan pengukuran ulang. Ataupun layanan pertanahan yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti konflik tanah akibat kebijakan Pemerintah Daerah, ataupun akibat keluarnya perijinan perkebunan sawit yang ganti rugi tanahnya tidak tuntas.

Laporan berulang lainnya adalah menyangkut pungutan liar di sekolah. Pemicunya adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur off line. Setelah on line dianggap tidak memenuhi quota, dikeluarkan kebijakan PPDB off line. "Saat itulah negosiasi tarif PPDB terjadi. Sejumlah sekolah dilaporkan melakukan pungutan liar. Tim saber pungli melakukan OTT atas salah satu sekolah yang dilaporkan. Ombudsman meminta Diknas Pendidikan mengeluarkan surat edaran agar sekolah yang terlanjur melakukan pungutan liar mengembalikan pungutan tersebut kepada orang tua murid," bebernya.

Atas dua laporan yang berulang tersebut, Ombudsman melakukan rapat koordinasi penyelesaian laporan bersama BPN Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kanwil BPN. Serta untuk persoalan PPDB, rapat koodinasi bersama Diknas Pendidikan, Inspektorat, Kepala Sekolah, Organisasi Guru, Organisasi Sekolah Swasta, Perwakilan Komite Sekolah dan Media massa. "Diharapkan tahun 2018 ada perbaikan atas dua persoalan tersebut sehingga benar-benar menjadi perhatian bersama," cetusnya. (tya)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...