Ombudsman Kalsel Serahkan Opini Ombudsman RI ke Pemko Banjarbaru
BANJARBARU - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman, menyampaikan Hasil Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, pada Kamis (26/2/2026) di Kantor Walikota Banjarbaru.
Sebagai pembuka, Hadi Rahman menjelaskan bahwa Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik mempunyai tugas pencegahan maladministrasi, salah satu bentuk nyata upaya pencegahan tersebut adalah dengan melakukan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI khususnya dalam konteks reformasi pelayanan publik.
"Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan nilai 85,29 (Kategori Baik) dan Tingkat Kepatuhan Tinggi, dengan predikat Opini: Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melaksanakan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju sangat baik. Opini ini harus dipandang sebagai barometer kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Tidak hanya menggambarkan kualitas pelayanan namun juga tingkat kepatuhan terhadap kerja-kerja pengawasan Ombudsman RI. Apabila dinilai berkualitas dan tanpa maladministrasi, diyakini berdampak pada kepercayaan dan kebahagiaan masyarakat serta pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya dalam bidang pelayanan publik", ungkap Hadi.
Meskipun sudah tergolong baik, pada faktanya nilai yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Oleh karenanya, Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan memberikan beberapa catatan penting yang patut menjadi atensi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya. Pertama, terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran penyelenggara layanan mengenai esensi dari pelayanan publik, Ombudsman RI, dan maladministrasi dalam pelayanan publik. Kemudian, perbaikan aspek perencanaan yang memasukkan hasil penilaian Ombudsman RI dalam indikator kinerja dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Berikutnya, terkait pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu menjalankan nilai-nilai integritas dan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Plt. Inspektur Daerah Kota Banjarbaru Rahmat Taufiq yang mewakili Walikota Banjarbaru, menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas hasil Opini Ombudsman RI. Pihaknya juga turut mengapresiasi satuan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, karena telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansinya masing-masing. “Harapannya praktik baik yang telah dilakukan, bisa menjadi contoh untuk perangkat daerah lain, sehingga kualitas pelayanan publik yang baik akan merata pada seluruh pelayanan publik di Banjarbaru", ujar Taufiq.
Pada kesempatan tersebut diserahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang berhasil memperoleh Nilai Kualitas Pelayanan Sangat Baik. Acara penyerahan Hasil Penilaian Opini Ombudsman RI ini ditutup dengan sesi foto bersama jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru.
