Ombudsman Kalsel Minta Inspektorat Kabupaten Banjar Perkuat Pengawasan dan Pendampingan di Desa
Banjarmasin- Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan meminta Inspektorat Kabupaten Banjar memperkuat pengawasan dan pendampingan di desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Muhammad Firhansyah saat melakukan pertemuan dengan jajaran Inspektorat Kabupaten Banjar Selasa (15/2/2022) di Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel Jalan S Parman Banjarmasin.
Menurut Firhan Kabupaten Banjar di tahun 2021 lalu termasuk kabupaten tertinggi yang dilaporkan masyarakat terlebih berkaitan pelayanan publik dasar di desa. Bahkan pihaknya sudah turun langsung menjaring keluhan baik ke kepala desa, tokoh masyarakat sampai pengguna layanan langsung.
Firhan mengungkapkan laporan yang masuk di antaranya berkaitan dengan infrastruktur, layanan adminduk, kesehatan, puskesmas, sosial, lingkungan hidup, perizinan dan pelayanan air minum (PDAM).
"Tahun 2021 lalu Kabupaten Banjar juga masih mendapatkan predikat zona kepatuhan sedang (kuning) sehingga penting ada pengawasan yang kuat dari Inspektorat Kabupaten Banjar," tuturnya.
Firhan berharap dengan memperkuat pendampingan dan pengawasan maka pelayanan publik di desa akan semakin baik dan memberikan dampak pada pencegahan korupsi dan maladministrasi di desa.
Sementara itu, Yusna Gunani, Inspektur Pembantu (Irban) I pada Inspektorat Kabupaten Banjar saat berdiskusi dengan jajaran Ombudsman Kalsel menjelaskan pihaknya selama ini memiliki program membangun desa berintegritas di semua Desa di Kabupaten Banjar.
Program ini nantinya bertaut dengan program pencegahan korupsi dan maldministrasi yang diusung oleh KPK dan Ombudsman termasuk Pemerintah Daerah.Menurutnya apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ombudsman akan disampaikan kepada internal Inspektorat dan menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi .
"Kami serius mencatat semua yang disampaikan Ombudsman dan akan menindaklanjuti termasuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran SKPD terkait di Kabupaten Banjar," pungkasnya.
Selain koordinasi kelembagaan Ombudsman dan Inspektorat Kabupaten Banjar juga membahas sejumlah keluhan atau pengaduan yang disampaikan publik dan akan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut sebagaimana mekanisme berlaku.
