Ombudsman Kalsel Komitmen Perkuat Pengawasan Layanan Publik Kaum Perempuan
Banjarmasin - Dalam memperingati hari Perempuan Internasional, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan dengan memperkuat pengawasan pelayanan publik dengan melakukan pengawasan penyediaan fasilitas publik khusus di Lima Kecamatan dan Kota di Banjarmasin serta melakukan koordinasi ke instansi perlindungan perempuan seperti UPTD PPA Kota Banjarmasin, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak perlindungan Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (8/3/2022).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menjelaskan, tahun ini Ombudsman Kalimantan Selatan berinisiatif menampilkan hari Perempuan International atau Womens Day karena selama kurun waktu 4 tahun, laporan mengenai dugaan kekerasan dan pengabaian ketersediaan layanan bagi perempuan mengalami peningkatan jumlah yang signifikan.
Hadi juga menyayangkan selama ini pelayanan kaum perempuan masih banyak diabaikan oleh sebagian penyelenggara pelayanan, sebaliknya sudah banyak ketentuan dan aturan yang memberikan perlindungan kepada perempuan setidaknya dari kekerasan, stereotip, dan diskriminasi.
"Momentum peringatan Hari perempuan ini menjadi refleksi penting akan munculnya kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap penghargaan perempuan serta kampanye bersama untuk menyuarakan perlindungan terhadap perempuan. Ombudsman Kalimantan Selatan sangat mendukung peringatan hari Perempuan Internasional ini, karena kaum perempuan harus mendapatkan hak-haknya sekaligus perlindungan dan pemenuhan pelayanan publik," tegas Hadi.
Hal senada juga disampaikan Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ita Wijayanti, menurutnya Ombudsman ditahun ini begitu konsen dengan memfokskan pengawasan pada kelompok rentan yang salah satunya adalah perempuan. Bahkan dalam agenda pencegahan Ombudsman RI di tahun ini akan dilakukan sejumlah program untuk memperkuat pelayanan publik kaum perempuan dengan bersinergi dengan beberapa lembaga eksternal seperti sekolah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan institusi yang memiliki misi yang sama .
"Kita akan kawawal terus pelayanan publik perempuan agar pemerintah (negara) bisa memnuhi kewajibannya dalam melindungi harkat dan derajat perempuan," tutup ita
