Ombudsman Kalsel Ingatkan PLN Perkuat Sosialisasi Program Pascabayar ke Prabayar
Banjarmasin - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mengingatkan PLN agar memperkuat sosialisasi program pascabayar ke prabayar untuk mengantisipasi maraknya keluhan pelanggan. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Hadi Rahman usai pertemuan tindak lanjut Laporan masyarakat di Aula Ombudsman Kalsel pada Kamis (20/1/2022).
Hadi mengungkapkan salah satu keluhan pelanggan PLN ke Ombudsman Kalsel selama kurun waktu 3 tahun ini (2019 hingga awal tahun 2022) adalah kebijakan PLN menerapkan program alih KWh meter dari pascabayar ke prabayar.
Menurut Hadi, program ini belum sepenuhnya dipahami publik (pelanggan) sehingga menimbulkan keluhan, di mana persepsi pelanggan masih yakin bahwa perubahan pascabayar ke prabayar akan merugikan.
"Asumsi pelanggan bila Kwh diganti ke prabayar maka biaya listrik akan bertambah, padahal tidak seperti itu," ungkap Hadi Rahman.
Hadi menambahkan penting ke depan PLN lebih memperkuat sosialisasi baik menggunakan media ataupun langsung terjun ke masyarakat, sehingga bisa menjelaskan lebih lanjut apa saja keunggulan atau manfaat dari program ini. "Terangkan apa pasca ke prabayar ini," lanjut Hadi.
Sementara itu Manajer ULP PT PLN Lambung Mangkurat Windi Lestari mengatakan program PLN dari pasca ke prabayar adalah salah satu strategi PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelayanan Kelistrikan.
Ia menjelaskan listrik prabayar atau disebut listrik pintar yakni sistem pembayaran listrik yang berada di awal. Pelanggan dapat mengendalikan berapa banyak energi listrik yang ingin digunakan. Berbeda dengan pascabayar listrik prabayar yang sudah digital atau disebut bargainser.
"Keunggulan dari prabayar pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran pelanggan," terangnya
"Dengan demikian, tidak akan ada biaya listrik tidak terkendali yang mengagetkan di akhir bulan," tambah Windy. (PC/MF)
