Ombudsman Kalsel Hadiri Forum Dengar Pendapat Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin
Banjarmasin - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan sampaikan masukan terkait sistem tata kerja, pengelolaan informasi, dan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Kamis (16/05/2024). Diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan Partai Politik, organisasi masyarakat, danstake holder penyelenggaraan pemilu di Kota Banjarmasin.
Asisten Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Sopian Hadi, menyampaikan perlunya peranan Badan Kesbangpol Banjarmasin, untuk memaksimalkan fungsi sosialisasi kepada masyarakat. "Prinsip pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, beberapa diantaranya adalah mengutamakan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan yang juga penting adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kami menyarankan sosialisasi yang lebih intens terkait wawasan politik kepada publik, mengurangi stigma pragmatis bagi masyarakat terkait urusan ranah politik," kata Sopian Hadi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Banjarmasin Lukman Fadlun, menyampaikan bahwa dengan fungsi Badan Kesbangpol sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, dan organisasi kemasyarakatan, maka diperlukan pola koordinasi yang aktif dari segalastake holderterkait, untuk menjamin pelaksanaan fungsi Kesbangpol berjalan optimal. "Hari ini kami menyampaikan tata kerja organisasi yang akan dijalankan ke depan, standar pelaksanaan pelayanan, serta terutama dalam akses informasi. Kami berharap mendapat saran masukan dari seluruh rekan yang hadir, sebagai evaluasi perbaikan dan meningkatkan mutu kinerja kami," ucapnya.
Kegiatan diskusi publik tersebut, turut membahas perumusan kebijakan teknis dalam Kesbangpol terkait pengendalian dan evaluasi partai politik, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Di akhir pelaksanaan dilaksanakan penyimpulan hasil kesepakatan diskusi publik yang berisi rumusan rencana aksi dan tindak lanjut, serta standar operasional dan pelayanan yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta undangan forum diskusi publik yang hadir.
