Ombudsman Kalsel Dorong Pencegahan Maladministrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan
BALANGAN - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Optimaliasi Reformasi Bidang Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Senin, (2/9/2024), bertempat di Aula Benteng Tundakan Lt. II Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Hadir dalam Kesempatan tersebut seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Kecamatan, RSDU dan UPT pelayanan.
Dalam paparan, Kepala Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Benny Sanjaya menjelaskan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) memiliki tujuan yang sama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Menpan RB sebagai pembina pelayanan publik, sementara Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik, maka salah satu aspek yang diutamakan dalam penilaian Ombudsman RI adalah pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya
Menambahkan, Benny juga menyampaikan 12 jenis maladministrasi dan pentingnya pencegahaan terhadap maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan. "Secara internal terjadinya maladministrasi, dapat menghambat reformasi birokrasi, menghambat pertumbuhan investasi, dan menyebabkan lingkungan kerja tidak produktif dan kondusif. Secara eksternal terjadinya maladministrasi, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah, serta menyebabkan apatisme publik," jelasnya
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Ernawati, menyampaikan terima kasih atas kesediaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bersedia memenuhi undangan dalam rangka Optimalisasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
"Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan, pada 2023 indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan sudah berada pada kategori B sangat baik, namun masih ada beberapa catatan rekomendasi untuk perbaikan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan kedepan. Kami berharap kerja sama dengan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan juga dapat meningkatkan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan publik,"jelasnya.
