Ombudsman Kalsel : Tahun 2022 Pengelolaan Lapas di Kalsel Bisa Lebih Baik Lagi
Banjarmasin - Pengelolaan Lembaga Permasyarakatan di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 bisa lebih baik lagi. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman saat berdialog bersama Plt. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan HAM Heni Susila Wardoyom di Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Senin (10/1/2022).
Hasil monitoring yang dilakukan Ombudsman Kalimantan Selatan di sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Kalsel selama tahun 2021 lalu masih banyak menemukan Lapas di bawah binaan Kumham Kalsel belum memenuhi standar.
"Hasil pemantauan kami secara umum kondisi LAPAS di Kalsel masih ada over load, tidak seimbang antara jumlah hunian dan warga binaan apalagi di LAPAS Kelas II Teluk Dalam Banjarmasin," ujar Hadi Rahman.
Hadi Rahman khawatir jika sejumlah masalah dibiarkan seperti minimnya pengawasan internal, kelebihan kapasitas atau kelebihan beban , kurangnya SDM dan sarpras akan memicu adanya potensi maladministrasi.
Sementara itu Heni Susila Wardoyo mengatakan masalah lapas di Indonesia memang merupakan salah satu masalah sistemik di Indonesia tak hanya di Kalsel.
Menurutnya, pengelolaan lapas yang baik sangat tergantung dengan komitmen dan kebijakan yang komprehensif dan tidak semata-mata tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi harus ada kolaborasi oleh semua pihak.
Seperti yang diketahui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Teluk Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) penghuninya melebihi kapasitas hingga 550 persen di mana kondisi terkini terdapat 2.135 warga binaan dari kapasitas yang hanya 366 orang. (MF/IW)
