Ombudsman Kalimantan Barat Lakukan Pengawasan SKD Seleksi Sekolah Kedinasan Poltekpin Tahun 2026
PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Tahun 2026, yang diselenggarakan di UPT BKN Pontianak pada Senin (28/09/2026).
Sinergi rutin ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian proses seleksi berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi. Pelaksanaan SKD Poltekpin yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini diikuti oleh 55 peserta yang terbagi dalam dua sesi. Nilai dari para peserta nantinya akan dilakukan perangkingan secara nasional untuk menentukan kelulusan ke tahap seleksi berikutnya.
Tim Ombudsman Kalbar meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh UPT BKN Pontianak, meliputi ruang tunggu peserta, jaringan internet, perangkat komputer, toilet, mesin x-ray, hingga kelengkapan loker. Selain itu, Ombudsman juga memastikan alur informasi dan tata cara SKD dapat diakses dengan mudah oleh para peserta.
Guna meminimalisir praktik perjokian, UPT BKN Pontianak bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Pontianak dengan menyediakan petugas khusus untuk membantu verifikasi sidik jari dan retina bagi peserta yang data identitasnya tidak terbaca saat registrasi. Pemeriksaan badan (body checking) juga diterapkan secara ketat untuk mencegah peserta membawa peralatan perekam atau perangkat curang lainnya selama ujian berlangsung. Pelaksanaan seleksi ini turut dipantau langsung oleh Perwakilan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum RI.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Jony Pesta Simamora dalam sambutan pengantarnya menegaskan komitmen pihaknya terhadap putra-putri daerah. "Kanwil Hukum Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh putra/putri daerah untuk terus bersaing secara sehat. Kami berharap lebih banyak peserta dari wilayah Kalbar yang lolos ke tahap seleksi berikutnya," ujar Jony.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Kalbar, Tari Mardiana, memberikan apresiasi atas kesiapan panitia sehingga proses SKD berjalan baik dan tertib. Meski demikian, Tari memberikan beberapa catatan dan masukan kepada panitia serta UPT BKN Pontianak demi peningkatan kualitas pelayanan.
"Kami menyarankan agar ke depannya dapat dilakukan penambahan fasilitas pendingin ruangan (AC/Kipas angin), penyediaan air mineral bagi peserta yang sedang menunggu, pemasangan layar untuk tayangan live score di tempat registrasi atau ruang tunggu, serta penyiapan kanal pengaduan yang jelas," ungkap Tari.
Tari berharap, melalui pengawasan kolaboratif ini, celah terjadinya praktik diskriminasi, kecurangan, maupun manipulasi data dapat diminimalisir. "Sehingga ke depannya, proses seleksi ini mampu menghasilkan taruna dan taruni yang tidak hanya kompeten, tetapi juga disiplin dan berintegritas," pungkasnya. (ORI-Kalbar)
