Ombudsman Kalbar Sosialisasikan Pengawasan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngabang
NGABANG - Dalam rangka mendorong sinergi dan kolaborasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (ORI Kalbar) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pelayanan publik di Kantor Camat Ngabang, Kabupaten Landak, pada Kamis (11/09/2025).
Mengusung tema "Sinergi dan Kolaborasi Pelayanan Publik: Menghadirkan Pelayanan Publik Mudah, Dekat, dan Berdampak", kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 35 peserta, terdiri dari ketua RW/RT, tokoh masyarakat, serta tokoh perempuan dari berbagai wilayah di Kecamatan Ngabang.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Alfikri Nur Alam, Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kalbar. Ia memaparkan peran dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta menjelaskan berbagai bentuk maladministrasi yang umum terjadi seperti, Penundaan berlarut, Penyalahgunaan wewenang, Pelayanan diskriminatif, Pungutan liar dan Tidak adanya kepastian hukum.
"Masyarakat jangan ragu melapor ke Ombudsman Kalbar jika mengalami atau mengetahui adanya pelayanan publik yang tidak sesuai ketentuan. Partisipasi publik adalah kunci terciptanya pelayanan yang adil, transparan, dan berkualitas," tegas Alfikri.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pardiansyah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Ngabang, yang mewakili Camat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ombudsman Kalbar dan menekankan pentingnya masyarakat memahami hak-haknya atas pelayanan publik.
"Kami mendukung penuh kegiatan sosialisasi Ombudsman karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami, semakin banyak warga berani melapor sehingga pelayanan publik di Landak semakin baik," ujar Pardiansyah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Ombudsman Kalbar untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di daerah, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong pengawasan pelayanan publik secara partisipatif. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra strategis dalam mencegah praktik maladministrasi. (AL/ORI-KALBAR)
