Ombudsman Kalbar Perkuat Sinergi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Workshop Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau bertempat di Hotel Borneo Pontianak pada Rabu (04/11/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, Tariyah, dalam paparannya menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, terukur, memiliki kejelasan pelaksana, ramah, serta bebas dari pungutan liar," tegas Tariyah.
Lebih lanjut, Tariyah menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan. Dalam proses penyusunannya, masyarakat dan pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan agar standar pelayanan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.
"Penyusunan standar pelayanan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara, tetapi juga wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Penyusunan standar pelayanan juga harus memperhatikan enam prinsip, yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan," ujar Tariyah.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Diskusi yang berlangsung membuka kesempatan bagi peserta untuk bertukar pandangan dan membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, serta upaya peningkatan kompetensi pegawai guna mendorong perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Workshop Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini, diharapkan para penyelenggara pelayanan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta memperkuat komitmen dalam dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan bebas maladministrasi. (ORI-Kalbar)
