Ombudsman Kalbar: Over Dimension dan Over Load Penyebab Rusaknya Infrastruktur
Pontianak - Over Dimension dan Over Load merupakan salah satu penyebab rusaknya infrastruktur. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Povinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi saat menghadiri rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan tema Pengawasan dan Penindakan Angkutan Barang Dalam Rangka Menuju Zero ODOL (Over Dimension dan Over Load) 2023 di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar di Hotel Golden Tulip Pontianak, pada Selasa (9/11/2021).
"Over Dimension dan Over Load sangat berdampak terhadap rusaknya insfratruktur jalan, jembatan rusak bahkan putus, laka lantas yang tinggi serta kerugian negara akibat biaya perawatan jalan yang tidak murah. Kita perlu menghindari hal tersebut, untuk mewujudkannya harus menekan apinya, karena tidak ada asap jika tidak ada api. Jika apinya tidak pernah kita padamkan pasti akan ada asap terus," ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut Agus menyampaikan, "Demi kepentingan bersama, jalan umum bagus dan tidak ada kemacetan atau antri serta demi masyarakat pengguna jalan kita harus bersama-sama agar dapat menjaga jalan."
Agus menambahkan, "Kita harus berani tekan pengusaha penyebab Over Dimension dan Over Load, saya beranggapan bahwa kejadian yang berulang-ulang dan merugikan orang lain adalah kejahatan. Untuk itu perlu dilakukan penyitaan muatan terhadap truk yang melebihi kapasitas muatan. Bongkar barang yang melebihi kapasitas tersebut kemudian sita jadikan pemasukan untuk negara, sebagai pemasukan untuk jembatan timbang. Jadi, truk hanya membawa muatan yang telah ditentukan sisanya menjadi pemasukan Negara. Jika tidak dilakukan efek jera seperti ini kejadian ini akan terus berulang-ulang."
"Hal ini boleh kita jadikan uji coba, lihat keefektifannya. Saya yakin yang lebih muatan akan jera melakukannya terutama pengusahanya. Kita harus melakukan pembinaan kepada pengusaha karena supir pasti akan mencari keselamatan mencari sesuatu yang aman. Kita jangan kalah dengan pengusaha," tambah Agus.
Sementara itu Kepala BPTD Kalbar Syamsuddin menyampaikan bahwa selama ini telah melakukan pengawasan dan penindakan secara maksimal truk-truk barang di empat jembatan timbang yang ada yaitu Siatan, Sosok, Sintang, dan Satong secara maksimal. Hampir 50% lebih angkutan barang melanggar ada kelebihan muatan, kirnya mati, dimensi truk tidak sesuai standar.
"Kita sudah melakukan penindakan dengan penilangan, transfer muatan, normalisasi kendaraan yang melebihi deminsi," jelas Syamsuddin.
(Alfikri Nur Alam, Anggota Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat)
