Ombudsman Kalbar Lakukan Penilaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kabupaten Sekadau
SEKADAU - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pengambilan data dalam rangka Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kabupaten Sekadau pada 2-6 November 2026.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Muhammad Rhida Rachmatullah, menyampaikan bahwa terdapat enam lokus penilaian di Kabupaten Sekadau. Lokus tersebut terdiri atas empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sekadau dan dua instansi kementerian/lembaga.
Empat OPD yang menjadi lokus penilaian meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau. Sementara itu, dua instansi kementerian/lembaga yang turut menjadi lokus penilaian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dan Kepolisian Resor Sekadau.
"Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 dilaksanakan dengan menilai pada aspek kualitas pelayanan publik yang diukur melalui empat dimensi utama, yaitu Input, Proses, Output, dan Pengaduan, serta unsur kepercayaan masyarakat. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap tingkat kepatuhan instansi dalam menindaklanjuti produk pengawasan Ombudsman RI," ujar Rhida.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pada Dimensi Input mengukur kesiapan penyelenggara pelayanan dari aspek sumber daya manusia, perencanaan, serta sistem pendukung yang dimiliki.
Kemudian pada dimensi Proses, Ombudsman menilai penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pemenuhan 14 komponen standar pelayanan serta identifikasi terhadap 12 bentuk maladministrasi yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan.
Adapun dimensi Output pada pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara.
Selain ketiga dimensi tersebut, pengelolaan pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu aspek dalam penilaian, mulai dari ketersediaan kebijakan pengelolaan pengaduan, mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan, hingga efektivitas penyelesaian pengaduan.
Melalui pelaksanaan Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 ini, Ombudsman Kalbar berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Sekadau semakin berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan. (ORI-Kalbar)
