• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kalbar Lakukan Penilaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kabupaten Sambas
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Senin, 16/11/2026 • muhammad_ridho
 
Ombudsman Kalbar saat melakukan pengambilan data Penilaian OPINI Ombudsman di RSUD Sambas (Dok. ORI Kalbar)

SAMBAS - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pengambilan data dalam rangka Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik atau Opini Ombudsman Tahun 2026 di Kabupaten Sambas pada 09 - 13 November 2026.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, Muhammad Rhida Rachmatullah, menyampaikan bahwa terdapat delapan lokus penilaian di Kabupaten Sambas. Lokus tersebut terdiri atas empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dan empat instansi vertikal.

"Adapun lokus Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 di Kabupaten Sambas meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, serta RSUD Sambas. Sementara itu, empat instansi vertikal yang turut menjadi lokus penilaian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Kepolisian Resor Sambas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas" ujar Rhida pada Senin (9/11/2026).

Penilaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 mencakup tiga unsur utama, yaitu empat dimensi penilaian, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap produk Ombudsman.

Rhida menjelaskan bahwa unsur empat dimensi penilaian yang terdiri dari input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian ini dilakukan melalui sejumlah indikator yang berkaitan dengan pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi.

Adapun unsur kepercayaan masyarakat digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Unsur ini turut memperhatikan aspek integritas, kapasitas, dan tata kelola penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, unsur kepatuhan terhadap produk Ombudsman bertujuan untuk mengukur komitmen penyelenggara pelayanan publik dalam menindaklanjuti dan melaksanakan produk pengawasan Ombudsman.

Melalui Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Ombudsman Kalimantan Barat mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Sambas untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Hasil penilaian ini diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk mewujudkan perbaikan nyata dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (ORI-Kalbar)    





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...