Ombudsman Kalbar Lakukan Koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Perkuat Sinergi dalam Penanganan Laporan Masyarakat
PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (26/06/2025), bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Audiensi ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara Ombudsman dan Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan Laporan masyarakat terkait maladministrasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, menyampaikan bahwa audiensi ini juga menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih optimal di Kalimantan Barat.
"Melalui pertemuan ini, Ombudsman berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus bersinergi secara responsif dan kooperatif dalam penanganan Laporan masyarakat mengenai pelayanan publik. Tentunya ini sangatlah penting agar solusi permasalahan pelayanan publik dapat lebih cepat ditangani dan tepat sasaran," ujar Tariyah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik upaya Ombudsman dalam mendorong perbaikan pelayanan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Ia menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung setiap langkah Ombudsman, termasuk jika ada Laporan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi.
"Jika terdapat Laporan berkenaan dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum dapat ditangani sepenuhnya di Ombudsman, Kami siap untuk bekerja sama dan membantu penanganannya," ujar Norsan.
Menutup pertemuan tersebut, Tariyah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran atas komitmennya dalam memperkuat sinergi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi atas pelibatan Ombudsman dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah melibatkan Ombudsman dalam berbagai kegiatannya. Ini menjadi bentuk nyata sinergi yang patut diapresiasi dan terus dilakukan ke depannya," tutup Tariyah.
Selain itu, Tariyah juga mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Provinsi Kalbar khususnya kinerja dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar yang telah sukses membawa Kalimantan Barat ke Zona Hijau, untuk Penilaian Kepatuhan, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi nilainya, dan dari Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat masuk ke peringkat ke 7 (tujuh). (HN/ORI-Kalbar)
