• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Ingatkan Optimalisasi Daya Tampung Sekolah Harus Sesuai Aturan
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 16/07/2020 •
 

SHARE

Covesia.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar agar mempertimbangkan dengan matang kebijakan optimalisasi daya tampung sekolah. Rencana penambahan jumlah peserta didik hingga 40 orang per lokal itu harus sesuai dengan aturan yang ada.

"Di antaranya memastikan pelaksanaan tetap menggunakan sistem daring serta berdasarkan zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, dalam keterangan tertulis diterima Covesia, Rabu (15/7/2020).

Dia menuturkan kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kecukupan peserta didik di sekolah swasta. Jangan sampai, kata Yefri, sekolah swasta yang selama ini turut menopang pendidikan malah kekurangan peserta didik karena kebijakan optimalisasi daya tampung sekolah negeri.

Toh, hingga saat ini, kebijakan optimalisasi daya tampung sekolah belum memiliki dasar penerapan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimum peserta didik untuk SMA per rombongan belajar maksimal 36 orang.

Oleh karena itu, menurutnya, sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan, harus mendapatkan izin dari kementerian terkait terlebih dahulu. "Jika tidak, kami khawatir, nanti akan timbul masalah baru. Soal inputan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), peserta didik tidak akan mendapatkan Nomor Induk Siswa, tidak dapat dana BOS, peserta didik tidak akan terdaftar, atau dianggap ilegal," jelasnya.

Kata Yefri, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui kebijakan ini, maka pihaknya menyarankan agar dalam pemenuhan daya tampung tetap merujuk kepada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. 

Di Pasal 11 di Permendikbud itu, disebutkan pendaftaran PPDB dibagi menjadi empat jalur, yakni jalur zonasi minimal 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi bagi calon peserta didik tidak mampu minimal 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen.

"Dan tentu saja tetap memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Sebagaimana telah diterapkan sejak awal," imbuh Yefri.

Menurut Yefri, jalur yang bisa digunakan untuk penerimaan peserta didik lewat optimalisasi daya tampung yang sangat memungkinkan adalah zonasi dan afirmasi. Hal ini dikarenakan kuota untuk jalur zonasi dan afirmasi lebih fleksibel. 

"Zonasi bisa lebih dari 50 persen dari daya tampung. Jadi, tidak harus semua sekolah zonasi mesti 50 persen. Untuk daerah-daerah yang dianggap blank  zone, kekurangan sekolah, zonasi bisa lebih dari 50 persen. Demikian juga dengan afirmasi. Masyarakat yang tidak mampu harus diprioritaskan di sekolah negeri, karena biaya lebih murah," jelasnya pula.

Sementara itu, terkait indikasi penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu dalam pendaftaran PPDB Sumbar, Ombudsman setuju Disduk membentuk tim khusus. Tugasnya, kata Yefri, yaitu memverifikasi ulang semua SKD tersebut.

Jika ada yang terbukti, maka sesuai sesuai dengan Pasal 39 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri, maka diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Sanksi administratif yang pas, terutama untuk calon peserta didik, bukan dikeluarkan, namun bahasa yang pas adalah dipindahkan ke zonanya," jelasnya.

Selanjutnya, untuk orang tua atau wali peserta didik, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bagi yang memalsukan SKD bisa dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. "Silahkan diproses secara hukum. Kita juga butuh, pembelajaran dan perbaikan dimasa yang akan datang," ujarnya.

(fkh)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...