Ombudsman Hadiri Diskusi Keterbukaan Informasi dan Implementasi Pelayanan Publik
SOFIFI - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Sofyan Ali menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Pelayanan Publik sebagai narasumber di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sofifi pada Rabu (26/1/2022).
Seperti diketahui, hasil Survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemprov Malut tahun 2021 kemarin berada di zona merah dengan nilai 49,47 atau kepatuhan rendah. Sementara itu kementerian dan lembaga sebagian besar sudah memasuki zona hijau atau kepatuhan tinggi. Menurut Robert, dari hasil ini kalau dibuat perbandingan antara pusat dan daerah menunjukkan adanya ketimpangan.
"Dalam konteks otonomi, kementerian dan lembaga di pusat itu secara umum merupakan kantor kebijakan. Sedangkan kantor pelayanan ada di daerah-daerah. Kalau tumpuan pelayanan ada di daerah sementara kapasitas daerah untuk mencapai itu kurang, maka ini yang repot," papar Robert.
Terakhir dia mengatakan, Ombudsman RI baik pusat maupun kantor perwakilan di daerah senantiasa siap mendampingi OPD yang ingin berkomitmen dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan nantinya dapat meningkatkan nilai kepatuhan pada survei-survei Ombudsman berikutnya.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam RI) sebagai respons atas hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diterima oleh Pemprov Malut pada awal tahun 2022 ini dihadiri pula oleh beberapa lembaga dan instansi. Antara lain Komisi Informasi Pusat (KIP) yang diwakili oleh Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Hendra J. Kede, Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Putu Yupi Wahyundari, dan beberapa perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara beserta jajarannya.(And)
