• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Gorontalo Awasi Ketersediaan Harga Bahan Pokok dan Penting di Kota Gorontalo
PERWAKILAN: GORONTALO • Rabu, 12/03/2025 •
 
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Lucky P Rantung (kanan) memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo

Gorontalo - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo mengawasi ketersediaan harga bahan pokok dan penting di sejumlah Pasar di Kota Gorontalo, pada Rabu (12/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok dan penting selama bulan ramadhan hingga mejelang lebaran 1446 Hijriah. Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Gorontalo, Lucky P Rantung melalui Asisten Ombudsman  Bidang Pencegahan Maladministrasi, Bambang Mamangkay mengungkapkan bahwa pihaknya mengetahui adanya inflasi atau kenaikan harga pangan agar Ombudsman dapat menginstruksikan kepada dinas pangan dan dinas perindustrian dan perdagangan agar dapat dilakukan penurunan atau penekanan harga apabila terjadi kelonjakan.

Berdasarkan hasil pantauan Ombudsman Gorontalo ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Harga cabai melonjak dari Rp 50.000 menjadi Rp 80.000 - Rp 100.000 per kilogram, bawang merah naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 per kilogram, dan bawang putih naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram.

"Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen dan adanya indikasi penimbunan," ujar Bambang.

Sementara itu menurut Bambang, harga beras terpantau stabil di angka Rp 11.000 per kilogram. Bahkan, beberapa jenis beras seperti Super Wind mengalami penurunan harga dari Rp 12.500 menjadi Rp 12.000 per kilogram dan komoditas minyak goreng, terjadi kenaikan harga pada kemasan galon 25 liter dari Rp 350.000 menjadi Rp 380.000.

Hasil pengawasan tersebut kata dia akan dianalisis lebih lanjut dan didiskusikan secara internal Ombudsman Gorontalo dan hasil analisis akan disampaikan kepada para pemangku kebijakan untuk ditindaklanjuti.







Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...