• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Gelar FGD Pengadaan Buku Melalui Dana BOS
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Rabu, 19/06/2019 •
 
Ombudsman Gelar FGD Pengadaan Buku Melalui Dana BOS

SHARE

KORIDORZONE.COM, TERNATE-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion sebagai salah satu rangkaian kegiatan Rapid Assessment (Kajian Cepat) Ombudsman dengan tema Efektivitas Pengadaan Buku Teks Utama melalui Dana BOS  bertempat di meeting room Hotel Batik Ternate,  Senin 17 Juni 2019.

Kegiatan ini  melibatkan Kepala-Kepala  SD dan SMP  Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai peserta, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sebagai narasumber.

Menurut  Ombudsman,  temuan-temuan dari hasil observasi  periode Mei-Juni 2019 di Ternate dan Tidore secara garis besar  masih ada orang tua siswa yang mengeluhkan pembelian buku tema maupun buku mata pelajaran (teks utama) sebagai pegangan siswa di rumah, karena masih ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswanya  membawa pulang buku teks utama ke rumah dengan alasan rasio jumlah buku dan siswa belum 1:1.

"Alasan lain karena  buku teks utama yang sering hilang dan rusak, sehingga siswa tidak diperkenankan  membawa pulang", ungkap Muhammad Iradat, Asisten Ombudsman yang juga penanggung jawab kegiatan.

Menurutnya tujuan dari 20% Dana BOS digunakan untuk pembelian buku adalah tidak ada lagi pembebanan kepada siswa maupun orang tua  terkait pembiayaan pembelian buku. "Sebagaimana  dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS, 20% alokasi Dana BOS untuk pembelian buku adalah salah satu wujud pendidikan bebas biaya untuk satuan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun," ujarnya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan  masih ada praktek penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan di beberapa sekolah yang sifatnya diwajibkan. Sampai ada temuan wawancara dengan beberapa siswa,  jika tidak memiliki LKS,  sanksinya   tidak diikutsertakan dalam  proses belajar mengajar.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, seharusnya tidak ada  penjualan buku Lembar Kerja Siswa,  karena Lembar Kerja Siswa adalah kewajiban guru untuk menyusunnya, bukan dibebankan kepada siswa dengan cara membeli.

Tujuan diadakannya diskusi ini untuk menilai seberapa efektif pengadaan buku teks utama melalui 20%  dana BOS yang  dilakukan  sekolah. Hasil dari Diskusi ini akan dideseminasikan sebagai bahan evaluasi baik  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun para  Sekolah SD dan SMP  di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. (naco)

 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...