• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Dorong Polisi Hukum Berat Pelaku Pelecehan Seksual di Lhokseumawe
PERWAKILAN: ACEH • Selasa, 16/07/2019 •
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H, S.E, M.S. Foto by Dokumen pribadi

SHARE

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS mendorong pihak Polres Lhokseumawe menghukum berat pimpinan Pesantren An (singkatan) dan seorang guru ngaji pesantren (keduanya pria).

Karena melakukan pelecehan seksual terhadap para santrinya yang berusia 13-14 tahun.

"Coba bayangkan jika seandainya korban tersebut adalah anak kita. Apakah kita setuju jika dihukum celet-celet seperti pencuri kambing?," kata Taqwaddin yang juga Pakar Hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) kepada Serambinews.com, Senin (15/7/2019).

Sebelumnya, Aceh digegerkan dengan pengungkapan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pesantren An (45) dan seorang guru ngaji (26) terhadap santrinya.

Kasus tersebut diungkap oleh pihak Polres Lhokseumawe setelah menerima laporan dari seorang wali murid.

Menurut Taqwaddin, pelaku lebih tepat dibidik dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakketimbang Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

"Terkait kasus pelecahan seksual, hemat saya hukum yang tepat digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak," ujarnya.

Menurut dia, perlindungan anak merupakan lex spesialis dibandingkan perlindungan bagi orang pada umumnya.

Baca: Mantan Guru di AS Dihukum 20 Tahun Penjara, Karena Hubungan Terlarang Dengan Salah Satu Muridnya

Karena anak adalah insan yang masih lemah yang harus dididik dan dilindungi.

Apalagi kasus yang dihadapi korban anak terkait pelecahan seksual yang akan berdampak tekanan psikologis sepanjang hayat si anak.

"Jadi perbuatan asusila tersebut termasuk perbuatan kejahatan seksual, apalagi dilakukan terhadap anak yang akan berdampak jangka panjang, baik terhadap anak korban maupun keluarganya. Saya meminta perhatian Polda Aceh dan Kejaksaan untuk mengarahkan masalah ini pada ancaman hukuman pada ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak," ungkap taqwaddin.

UU Perlindungan Anak, lanjutnya, selain merupakan lex specialis dalam rangka perlindungan anak, juga merupakan lex superior bagi Qanun Aceh.

Lagi pula, dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masalah Perlindungan Anak tidak termasuk dalam 26 hal kekhususan Aceh.

"Karenanya, hemat saya akan lebih tepat jika aparat penegak hukum menjerat pelaku tersebut dengan ketentuan yang berlaku nasional," kata Taqwaddin.(*)


Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Ombudsman Dorong Polisi Hukum Berat Pelaku Pelecehan Seksual di Lhokseumawe, https://aceh.tribunnews.com/2019/07/15/ombudsman-dorong-polisi-hukum-berat-pelaku-pelecehan-seksual-di-lhokseumawe?page=all.

Penulis: Masrizal Bin Zairi

Editor: Hadi Al Sumaterani





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...