Ombudsman Dorong Budaya Tertib Administrasi di Sektor Pendidikan
LOMBOK TIMUR - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim hadir menjadi pembicara dalam kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan tajuk "Sabtu Budaya" pada Jumat (22/10/2021) di SMKN 1 Sakra, Lombok Timur. Dalam kegiatan ini, Adhar menyampaikan paparan terkait sorotan Ombudsman RI pada sektor pendidikan dengan tema "Budaya Tertib Administrasi di Satuan Pendidikan".
Sesuai tugasnya, Ombudsman RI diamanatkan Undang-Undang untuk mengawasi sektor-sektor yang melakukan kegiatan pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Dalam hal ini, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang diawasi oleh Ombudsman RI, karena merupakan sektor yang secara bersamaan menawarkan pelayanan jasa dan administrasi di bidang pendidikan.
Terkait dengan hal tersebut, Adhar menyampaikan data bahwa dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) Ombudsman RI Perwakilan NTB banyak mendapatkan laporan masyarakat terkait maladministrasi di sektor pendidikan. Maladministrasi yang dimaksud antara lain seperti pungutan liar, penahanan ijazah, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Sektor pendidikan dewasa ini rentan terhadap politisasi kepala daerah, sehingga maladministrasi yang muncul saya rasa akibat adanya politisasi tersebut," ungkap Adhar Hakim. Selanjutnya, Adhar juga menyoroti kurangnya pendampingan dan pembinaan Pemerintah Daerah kepada tenaga pendidik baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga tenaga pendidik kurang memiliki rasa ketidaktahuan ketika melakuan tindakan maladministrasi.
Dalam kegiatan ini, Adhar Hakim juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB ini, karena secara bersamaan, Ombudsman RI dapat meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik mengenai budaya tertib administrasi sehingga secara tidak langsung juga akan menjaga marwah pendidikan pada umumnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMAN 1 Selong menyampaikan ucapan terima kasihnya. "Kami berterima kasih dengan diadakannya pertemuan pada hari ini sehingga kami dapat mengetahui mengenai hal-hal yang boleh dan tidak kami lakukan dalam kegiatan pendidikan," ungkap Sri Wahyuni.
Pada kesempatan tersebut juga, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Fairuz Zabadi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ombudsman RI dalam giat Sabtu Budaya. Pihaknya menyatakan berjanji akan terus menggandeng Ombudsman RI untuk melakukan sharing seputar budaya tertib administrasi di lingkup pendidikan di daerah lain di provinsi NTB.
Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan rutin mingguan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang bertujuan menjalin dan memepererat komunikasi dengan seluruh entitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah di wilayah NTB. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga untuk memperbaiki tata kelola pelayanan, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin berkualitas.
