Kabar Perwakilan

Ilustrasi PPDB (foto by Giat)

PONTIANAK, SP - Tahun ini, ombudsman dan kepolisian akan ikut serta dalam mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini guna mencegah adanya praktek yang berindikasi nepotisme saat penyelenggaraan PPDB Tahun ajaran 2019-2020. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (7/5).
Hanya saja, kata dia, untuk mekanisme rinci terkait dengan proses PPDB tersebut, saat ini masih dalam pembahasan. Nantinya akan dibuat kebijakan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub). Namun, disebabkan ada beberapa pertimbangan sehingga draf ini masih dalam pembahasan. 
"Kemarin kita bahas terakhir dengan kepolisian dan Ombudsman,"ungkapnya. 
Selain itu, dari Ombudsman sendiri terdapat beberapa saran yang menarik perhatian pihaknya. Di antaranya adalah jika terdapat anak yang ketahuan mengikuti seleksi PPDB di luar jalur, maka akan disarankan untuk dikeluarkan. 
Tetapi, meskipun begitu pihaknya akan tetap mempertimbangkan saran tersebut, terutama apakah hal itu mendidik atau sebaliknya. 
Sementara itu, PPDB tahun 2019 ini disampaikan Suprianus, Kalbar sudah menerapkan 90 persen sistem zonasi murni, lima persen terkait dengan perpindahan orangtua dan lima persen jalur prestasi. 
Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri yang terakreditasi A serta jangkau jaringan internet memadai, maka sistem PPDB akan digunakan melalui online. 
"Kita sudah berkoordinasi dengan Telkom. Tapi, belum semua sekolah bisa online. Kalau di Pontianak semua SMA Negeri (PPDB)-nya sudah online," katanya. 
Dirinya menginginkan di dinas pendidikan harus sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya guyonan 'siswa titipan'. 
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmiji meminta Ombudsman benar-benar mengawasi proses PPDB tahun ini, agar proses seleksi siswa masuk sekolah, benar-benar bebas dari praktik nepotisme. 
Misalnya, PPDB SMA Negeri yang telah menggunakan sistem online untuk mengatur proses seleksi berdasarkan rangking. Maka, secara otomatis siapa yang memenuhi kualifikasi, tentu siswa tersebut yang akan masuk.  
Oleh karena itu, dia menegaskan agar penyelenggaraan PPDB sekolah negeri tidak ada lagi praktik-praktik siswa titipan yang sebelumnya pernah terjadi. 
"Saya minta ombudsman mengawal terus. Jangan sampai sudah terjadi, Ombudsman baru teriak," pungkasnya. (sms/bah)