• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Buka Diri Terima Laporan Layanan Publik
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Selasa, 01/09/2020 •
 
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Rosalina Selaya

SHARE

Manokwari, PB News - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menyatakan terbuka pada setiap persoalan masyarakat yang dilaporkan kepada pihaknya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Kami tidak menutup diri kepada siapapun apabila ada keluhan terkait pelayanan publik," ujar Asisten Pratama Ombudsman Papua Barat, Rosalina Selaya saat menerima Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Papua Barat, Maria Roslinde Minis, Senin (31/8/2020).

Menurut dia, pihaknya sangat mengapresiasi langkah PPUAD yang telah berkunjung ke Kantor Ombudsman untuk menyampaikan eksistensi dari wadah yang menghimpun para penyandang disabilitas di daerah ini. Langkah tersebut penting dilakukan karena Negara bertanggungjawab memberikan ruang bagi mereka untuk berperan dalam domain publik termasuk dalam berpolitik.

"Sayangnya, pimpinan kami sedang ada agenda diluar kantor sehingga harapan dari teman-teman untuk bertemu langsung belum bisa tercapai," kata Rosa.

Dirinya berharap agar kedepannya Ombudsman dapat membangun kerjasama dengan para penyandang disabilitas di Papua Barat. pihaknya juga ingin melibatkan para penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan pelayanan publik.

"Mungkin ada agenda dari Ombudsman yang bisa  menyertakan teman-teman ini, jujur kami baru tahu kalau ada PPUAD di daerah ini" ungkapnya.

Sementara itu Ketua PPUAD Maria Roslinde Minis mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan permohonan audiensi dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat dan para Asisten. Audiensi dimaksud dilakukan untuk menyampaikan eksistensi mereka yang sudah 3 tahun di Papua Barat tanpa ada sentuhan dan perhatian dari pihak berwenang.

"Padahal organisasi kami ini jelas dan punya kepengurusan di pusat," ujar Maria.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan KPU dan Bawaslu sebagai tindaklanjut dari Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama pengurus pusat di Jakarta. Selain itu pihaknya juga sudah menyampaikan permohonan untuk melakukan audiensi dengan Gubernu Papua Barat dan juga Pimpinan DPR PB.

"Kami berharap secepanya bisa segera beraudiensi dengan Pak Gubernur dan pimpinan DPR PB," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Maria dan seorang teman lainnya menyerahkan sejumlah berkas PPUAD kepada Ombudsman. Berkas tersebut diantaranya Surat pendirian PPUAD dari Kesbangpol, SK Pengurus, NPWP, Akta Notaris, data pemilih disabilitas, program kerja PPUAD, serta MoU dengan Bawaslu dan MoU dengan KPU Pusat.(PB25)    


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...