Ombudsman Bengkulu Sampaikan 3 Kendala SP4N LAPOR di Pemda
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pencegahan Maladministrasi, Ade Bardiyanto saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dan SP4N LAPOR se Kabupaten Rejang Lebong di Hotel Mutiara Kabupaten Rejang Lebong, pada Kamis (24/3/2022).
"Pertama, adanya paradigma bahwa semakin banyak laporan yang ada maka akan mengindikasikan buruknya pelayanan di instansi tersebut. Kedua, terbatasnya anggaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan, ketiga seringnya mutasi pegawai di lingkungan pemda tanpa diikuti dengan proses transfer knowledge. Ketiga hal ini merupakan kendala dan tantangan yang harus segera kita atasi bersama," ujar Ade.
"Apabila berjalan dengan baik maka SP4N LAPOR ini akan mampu menjadi evidence based dalam proses penentuan kebijakan khususnya dalam pelayanan publik," tambah Ade
Kegiatan sosialisasi di inisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Syahdani menyampaikan bahwa kegiatan serupa terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 sehingga jelas dibutuhkan kembali bimbingan teknis kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dan SP4N LAPOR yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Tercatat ada 34 orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dan SP4N LAPOR yang hadir mewakili OPD dan kecamatan se Kabupaten Rejang Lebong.
"Diharapkan kepada para peserta sosialisasi dan bimbingan teknis ini mampu menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan yang akan disampaikan oleh para narasumber, untuk kemudian disampaikan dan dibagikan kepada rekan kerja di instansi masing-masing," ujar Dodi.
Turut hadir sebagai narasumber lainnya dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu.
