Ombudsman Bengkulu Paparkan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2021
Bengkulu - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Herdi Puryanto menjadi pembicara kegiatan Rapat koordinasi Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu pada Selasa (8/2/2022) di Ruang Rapat Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu. Kegiatan rapat ini diikuti oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi serta seluruh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Bengkulu.
Herdi Puryanto pada kesempatan ini menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Ombudsman RI. Dari 11 pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, 5 yang mendapatkan predikat zona hijau yaitu Pemda Provinsi, Pemda Kota, Pemda Kabupaten Lebong, Pemda Kabupaten Kepahiang dan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara, sisanya 6 Pemda Kabupaten masih berada di Zona Kuning.
"Penilaian kepatuhan tahun 2022 akan segera dimulai. Diharapkan kepada semua yang hadir untuk dapat melakukan koordinasi lagi kepada pimpinannya agar mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi indikator penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di semua OPD yang ada. Supaya Pemda yang sudah berada di zona hijau dapat mempertahankan bahkan menaikkan peringkatnya dan pemda yang berada di zona kuning bisa masuk ke zona hijau," ucap Herdi.
Senada dengan itu Gotri Suyanto, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, berharap kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Edie Hartawan untuk dapat melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh Pemda Kabupaten/Kota melalui Kabag Ortala untuk melakukan perbaikan terhadap penilaian standar pelayanan publik yang akan dilakukan Ombudsman RI.
"Bahwa pada tahun 2022 ini diharapkan seluruh Pemda yang ada di Provinsi Bengkulu berada di zona hijau," katanya.
Di akhir rapat semua peserta rapat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama yang salah satu poinnya adalah secara bersama-sama mendorong semua pemda di Provinsi Bengkulu untuk meraih predikat zona hijau pada Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022.
