Ombudsman Bengkulu Jadi Narasumber dalam Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara

Bengkulu - Perwakilan Ombudsman RI Provonsi Bengkulu menjad narasumber dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara dengan tema "Penguatan Integritas dan Empati dalam Pelayanan" dilaksanakan di Hotel Nala Sea Side Bengkulu pada Selasa (14/4/2026).
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu Ade Bardianto, hadir sebagai mewakili Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu sebagai narasumber. Dalam paparannya, Ade Bardianto menjelaskan secara komprehensif mengenai tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia juga memaparkan ruang lingkup pelayanan Ombudsman RI serta dasar hukum yang menjadi rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, dijelaskan pula terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan pelanggaran.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, Ade Bardianto turut menyampaikan contoh studi kasus, seperti praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kasus tersebut menjadi gambaran nyata bentuk maladministrasi yang masih terjadi di lapangan dan harus menjadi perhatian bersama.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Hendry Marulitua, yang menekankan pentingnya integritas dan empati dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa aparatur negara memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur negara dapat semakin memahami pentingnya integritas dan empati dalam memberikan pelayanan, serta mampu menghindari praktik maladministrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.








