Ombudsman Bengkulu Ingatkan Pentingnya Standarisasi SOP
Bengkulu - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu hadir sebagai pemateri dalam Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) bertajuk "Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" yang dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 19 hingga 20 November 2024, bertempat di Hotel Nala Sea Side Bengkulu. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.
Dalam agenda tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sesuai dengan PermenPAN RB No. 35 tahun 2012. Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Asisten Pencegahan Ombudsman Bengkulu, Sholehuddin Ridlwan, dalam presentasinya, menekankan pentingnya penyusunan SOP AP yang terstandarisasi. Menurutnya, perbedaan pemahaman dan variasi format SOP yang sering terjadi di lapangan dapat berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
"Jika SOP itu disusun dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan, pastinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur dan nantinya berdampak pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah," ujar Sholehuddin Ridlwan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meskipun SOP AP hanya merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun perannya sangat signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Peran SOP AP begitu besar dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk selalu berbenah, yang pada akhirnya tentu akan ada peningkatan kualitas pelayanan dan berpengaruh juga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah," lanjutnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menjadi refleksi bagi instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Peningkatan ini diyakini akan berdampak positif terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
