Ombudsman Babel Terima Kunjungan Pemkab Bangka Tengah, Bahas Integrasi Penilaian Pelayanan Publik dalam Indikator Kinerja Daerah
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (22/10/2026), di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kunjungan tersebut membahas integrasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI ke dalam indikator kinerja pemerintah daerah. Ombudsman Babel menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam mendorong keterkaitan penilaian pelayanan publik dengan perencanaan dan evaluasi kinerja daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman Babel menyampaikan bahwa penilaian maladministrasi telah masuk dalam indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berupaya menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari perhatian dalam pengukuran kinerja daerah.
"Kami menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Ini merupakan langkah positif untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian maladministrasi bukan sekadar mengejar nilai atau predikat, melainkan menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan yang nyata," ujar Chris Fither.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pemenuhan standar pelayanan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan.
"Ombudsman siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pencegahan maladministrasi. Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat sehingga perbaikan pelayanan menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Ombudsman Babel berharap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah semakin baik, khususnya dalam mengintegrasikan upaya pencegahan maladministrasi ke dalam perencanaan dan evaluasi kinerja daerah, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
