Ombudsman Babel Singgung Peran Pemprov dalam Diskusi Kebijakan Pendidikan di UBB
Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan diskusi publik yang bertemakan "Kolaborasi Partisipatif dan Potret Kebijakan Pendidikan: Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah", bertempat di Balai Besar Peradaban Universitas Bangka Belitung (UBB), Rabu (29/11/2003).
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariadhy, dalam paparannya mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai upaya mengangkat poin kolaborasi antarstakeholder dan antarlintas sektor dunia pendidikan.
"Kami mengharapkan poin kolaborasi berbagai unsur, ke depan dapat menjadi kata kunci yang paling utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sebut saja walaupun SMA/SMK kewenangan Pemprov, bukan berarti berjalan masing-masing antara Pemprov dan Pemkab, "jelas Yozar.
Dirinya menambahkan bahwa anak putus sekolah tidak hanya terjadi pada tingkat SD/SMP, akan tetapi berdasarkan data, bahwa putus sekolah jenjang SMA/SMK cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada angka Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung."Oleh karena itu, kita perlu mencermati anak-anak putus sekolah jenjang SMA/SMK ini hakikatnya adalah masyarakat kabupaten/kota, tetapi kewenangan menangani ini ada pada Pemprov. Menurut kami sudah seharusnya Pemprov Babel dapat segera berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Babel untuk menindaklanjuti ini. Dengan demikian kita harap kualitas pelayanan pendidikan, angka IPM dan APK di Provinsi Babel akan semakin baik," pungkas Yozar.
Sementara itu, Rektor UBB Profesor Ibrahim, saat membuka kegiatan diskusi menyampaikan apresiasi atas inisiasi Ombudsman mengadakan kegiatan peningkatan narasi kebijakan pendidikan khususnya terkait anak putus sekolah.
"Terima kasih Ombudsman Babel menginisiasi ini. Kegiatan seperti ini penting bagi kami sebab terkait dengan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi dan peserta didik di kampus. Kami menduga permasalahan putus sekolah entah di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK menjadi salah satu penyebab rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Bangka Belitung," ungkapnya.
