Ombudsman Babel Sampaikan Rapor Pelayanan Publik 2022, Provinsi Babel : Kita Evaluasi
Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Romodong Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Soleh. Turut hadir Inspektur Daerah Provinsi Bangka Belitung, Kepala Biro Organisasi serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai pada Rabu (18/01/2023).
Dalam sambutan, Soleh menyampaikan pentingnya pertemuan untuk perbaikan dalam pelayanan. "Kita ketahui bersama peran Ombudsman Bangka Belitung dan keberadaannya semakin nyata untuk memberikan dukungan dan masukan terhadap pelayanan publik. Ombudsman turut membantu pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Rapor ini adalah bentuk evaluasi dan dalam rangka menjadi dorongan untuk perbaikan kinerja dan pelayanan kedepan."
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulayan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka kemitraan dan evaluasi untuk perbaikan penilaian di tahun 2023.
"Ombudsman bukan oposisi tapi mitra pemerintah yang ingin memberikan yang terbaik bagi pelayanan kepada masyarakat. Melihat dari UU 25 Tahun 2009, definisi pelayanan publik tentunya sangat luas bukan hanya yang bersifat administratif. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang secara terbuka selalu ingin memperbaiki pelayanan dan ini merupakan modal penting dalam Good Governance," ujarnya.
Setelah penyampaian rapor dan evaluasi penilaian, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Ellyana menanggapi bahwa Provinsi harus mampu untuk kembali ke Zona Hijau. "Biro Organisasi sebagai evaluator bagi unit kerja pemerintahan sempat bertanya-tanya apa yang menyebabkan penurunan dari tahun 2021 Zona Hijau kemudian jauh merosot tahun 2022 Zona Kuning. Setelah melihat breakdown, ternyata penilaian yang sudah dilakukan oleh Ombudsman tidak jauh berbeda dari penilaian yang kami lakukan. Untuk tahun 2023 kita optimis provinsi bisa kembali ke Zona Hijau," tegasnya.
Soleh menargetkan Provinsi Bangka Belitung bisa meraih zona hijau di tahun 2023. "Kita harus berfikir maju bagaimana untuk memperbaiki kesalahan pada tahun 2021 agar tidak terulang ditahun 2023 ini. Kita targetkan Provinsi bisa meraih nilai A, Zona Kepatuhan Tinggi. Ombudsman Babel sudah menyampaikan hasil penilaian dan sekarang kita sudah bisa menganalisis dimana kekurangan kita. Segera evaluasi dan perbaiki dan Inspektorat juga perlu turut berperan. Tidak ada yang tidak bisa. Kita harap ini menjadi perhatian bersama," tutupnya.
