Ombudsman Babel Perkuat Strategi Komunikasi Publik Bersama Imigrasi Belitung

PANGKALPINANG - Media sosial instansi pemerintah tidak semestinya hanya menjadi etalase dokumentasi kegiatan, tetapi juga ruang untuk menyampaikan informasi pelayanan publik secara kreatif, relevan, dan mudah dipahami masyarakat. Semangat tersebut menjadi pembahasan dalam Sharing Session Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belitung secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peserta magang. Selain memperkuat strategi komunikasi publik, kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama dalam mengembangkan pengelolaan media sosial yang lebih kreatif dan informatif.
Turut hadir Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Teddy Rukmana dan Penelaah Teknis Kebijakan Imigrasi Kelas II TPI Belitung, Ichsan Fitriyanto.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman antara Ombudsman Babel dan Imigrasi Belitung, khususnya dalam pengelolaan media sosial guna mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif.
"Media sosial bukan sekadar tempat memajang kegiatan kantor, tetapi menjadi sarana menyampaikan informasi dan edukasi pelayanan publik dengan cara yang mudah dipahami masyarakat. Kami berharap praktik baik yang dibagikan Imigrasi Belitung dapat menjadi inspirasi dalam menghadirkan konten yang lebih kreatif, komunikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Fither.
Ia menambahkan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan melibatkan peserta magang dalam pengembangan konten media sosial, khususnya untuk menghadirkan perspektif yang lebih segar dan dekat dengan generasi muda, tanpa meninggalkan substansi pengawasan pelayanan publik.
Fither menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belitung atas kesediaannya berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan media sosial.
Sementara itu, dalam sesi utama bertajuk "Bercerita Lewat Beranda ala Imigrasi Belitung", Ichsan membagikan pengalaman dan strategi pengelolaan media sosial dengan menekankan pentingnya pendekatan storytelling untuk menghadirkan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi digital pemerintah perlu bergerak melampaui publikasi kegiatan seremonial dengan menghadirkan cerita yang menarik tanpa kehilangan substansi informasi dan identitas kelembagaan. Sejumlah strategi turut dibagikan, mulai dari pengembangan konten berseri, pemanfaatan potensi pariwisata lokal sebagai medium edukasi keimigrasian, hingga penggunaan narasi dan visual yang mampu menarik perhatian audiens.
Pendekatan tersebut menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, sepanjang 1 Januari hingga 27 Oktober 2026, akun Instagram Imigrasi Belitung mencatat peningkatan interaksi konten sebesar 848,9 persen dan pertumbuhan pengikut sebesar 240,9 persen, dengan sekitar 1,5 juta tayangan.
"Kami tidak terlalu memikirkan viral. Yang kami utamakan adalah pesannya sampai dan berdampak. Intinya, jadilah diri sendiri," ujar Ichsan.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar proses produksi konten, pengembangan ide kreatif, penyusunan narasi, hingga strategi mempertahankan kualitas dan konsistensi publikasi.
Ichsan juga memberikan sejumlah masukan terhadap akun Instagram Ombudsman Babel, khususnya penyederhanaan teks infografis dan penggunaan bahasa yang lebih komunikatif agar pesan pengawasan pelayanan publik lebih mudah diterima masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pengelolaan media sosial tidak hanya berorientasi pada publikasi aktivitas kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi sarana komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat.








