• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel Minta Kabupaten Bangka Barat Perhatikan Isu Pelayanan Publik dalam RPJMD
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Kamis, 08/07/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy

Pangkalpinang, Swakarya.Com. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy, meminta agar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memberikan perhatian khusus terkait beberapa indikator pelayanan publik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Yozar ketika menjadi narasumber dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Bangka Barat yangdiselenggarakan secara daring pada tanggal 8 Juli 2021. Musrenbang tersebut dihadiri oleh Bupati Bangka Barat, jajaran forkompimda, serta menghadirkan narasumber lain dari Bank Indonesia, BPKP dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kabupaten Bangka Barat memang telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangannya, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai indikator tata kelola pelayanan publik seperti Indeks ReformasiBirokrasi Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 yang berada pada kategori "Kurang"," ujarnya.

"Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak diperlukan perubahan dan perbaikan yang bersifat mendasar dalam pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat" tambahnya Yozar.

Selanjutnya Yozar menyampaikan bahwa aspek kualitas ASN juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bangka Barat jika dilihat dari hasil penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 yang masih rendah.

Pada sisi lain, aspek kualitas SDM ini menjadi salah satu varibel penting dalam penyelenggaran pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

"Kami berharap agar perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat dapat dimulai dari penempatan secara cermat isu pelayanan publik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026. Penjabaran indikator pelayanan publik dalam dokumen tersebut dapat menjadi acuan dalam proses perbaikan tata kelola pelayanan bagi

masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan. Kami percaya dengan memperhatikan beberapa kondisi indikator makro yang cukup baik, Pemkab Bangka Barat dapat mencapai visi 2021-2026 yaitu Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat Yang Maju, Sejahtera, Dan Bermartabat " Tutup Yozar.

 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...