• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel: Masih Ditemukan Kekurangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Kamis, 08/09/2022 •
 
Tim Ombudsman Babel melakukan penilaian kompetensi pelaksana layanan di Kantor Kantah Bangka Selatan, Rabu (7/9/2022)

Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung melakukan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, hasilnya masih ditemukan kekurangan yang dilakukan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penilaian tersebut dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Air Gegas, dan Kantor Pertanahan Bangka Selatan, Rabu (7/9/2022).

Keasistenan Pencegahan Maladminsitrasi Ombudsman Babel, Agung Nugraha menyampaikan penilaian yang dilakukan telah memberikan masukan atas kekurangan, seperti pemenuhan komponen standar pelayanan publik secara maksimal serta peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan. Hal ini menjadi bagian yang terus didorong oleh Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan publik prima kepada masyarakat.

"Hari pertama penilaian dapat dilihat sudah ada perbaikan layanan dilakukan oleh masing-masing OPD maupun Satker. Hal ini menjadi tanda bahwa pengaruh Ombudsman mendorong perbaikan layanan publik setidaknya dapat dirasakan. Selain itu, para penyelenggara layanan tampak antusias dengan penilaian dikarenakan dapat mendorong perbaikan pemenuhan standar pelayanan maupun jumlah pelaksana layanan yang selama ini dirasakan masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan layanan kepada masyarakat," ucap Agung.

Beberapa instansi yang  mengatakan penting sekali penilaian dari Ombudsman dikarenakan dapat mempengaruhi kebijakan terkait kebutuhan penyelenggara layanan, seperti standar pelayanan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, maupun kebutuhan pegawai.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy mengungkapkan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini dimaksudkan untuk proses percepatan nasional untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengharapkan masing-masing pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga vertikal yang dinilai memperoleh hasil maksimal.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...