Ombudsman Babel Kupas Isu Pendidikan, Kesehatan hingga Integritas Bersama Anggota Ombudsman
PANGKALPINANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung melakukan pertemuan dengan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng di ruang pertemuan Ombudsman Babel dalam agenda kunjungan kerja, Senin (17/7/2023). Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan beberapa hal terkait situasi pelayanan publik di Kepulauan Bangka Belitung.
"Terkait keluhan pelayanan publik di Bangka Belitung, lima substansi terbanyak yang dilaporkan pada triwulan dua ini yaitu perhubungan dan infrastruktur, kesehatan, pedesaan, hak sipil dan politik, dan pendidikan. Terhitung tanggal 30 Juni 2023 sudah 933 laporan dan konsultasi yang masuk ke Ombudsman Babel," ujarnya.
Menurut Endi, Ombudsman RI memiliki dua wajah, yakni wajah pemeriksaan yang menunjukkan otoritas lembaga dan wajah pencegahan yang menunjukkan magistrature of influence. Kedua wajah ini sama pentingnya yang menjadikan Ombudsman sebagai lembaga negara yang unik dan berorientasi pada perubahan perbaikan pelayanan publik di negeri ini.
"Pada tingkat perwakilan, dua isu utama pelayanan adalah pendidikan dan kesehatan. Terlihat dua isu ini masih dalam peringkat 5 besar substansi pelayanan publik yang paling banyak dikeluhkan di Bangka Belitung. Masalah yang umumnya terjadi melihat statistik secara nasional biasanya terkait penerimaan peserta didik baru dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Saya yakin masih banyak tantangan pada dua isu ini yang menjadi pekerjaan besar Ombudsman. Hal lain yang menarik adalah penilaian Ombudsman," kupasnya.
Selain itu bagi Endi, Penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik juga merupakan hal strategis dan sudah dapat dilihat sebagai penelitian yang mengukur wajah dan kesiapan pemerintah daerah memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Penilaian Ombudsman adalah data yang strategis by research, yang secara detil dan jelas memperlihatkan wajah pelayanan publik masing-masing kota, kabupaten, provinsi serta nasional. Ada banyak statistik data yang bisa menjadi rujukan kita untuk memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pelayanan, baik disorot melalui suatu isu atau berdasarkan wilayah sehingga bisa berdampak secara sistemik," paparnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Yozar menambahkan salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah integritas ke-Ombudsman-an.
"Tentunya penilaian Ombudsman menjadi penilaian yang tepercaya dan tidak lepas dari integritas seluruh Insan Ombudsman yang menjunjung tinggi profesionalitas dan keadilan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa integritas merupakan hal yang sangat mendasar dan tak bisa ditawar. Kita harus tetap teguh menjaga integritas sejalan dengan semangat konstitusi Ombudsman," tutupnya.
