• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel Gelar FGD Percepatan STDB Perkebunan Sawit
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Kamis, 23/05/2024 •
 

Bangka - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi kegiatan Forum Grup Discussuon (FGD) Percepatan Penyelenggaraan Penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) bagi Petani Kelapa Sawit Masyarakat dalam rangka pengumpulan data dan informasi kajian cepat (Rapid Assessment) Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Ruang Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka, pada Rabu (22/5/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhtar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Syarli Novriansyah, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto, perwakilan OPD terkait, unsur Perbankan, unsur Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), serta unsur masyarakat dan Asosiasi pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.

Dalam arahan dan sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengajak kolaborasi lintas sektor dalam melakukan percepatan penerbitan STDB Kelapa Sawit milik masyarakat karena merupakan hal yang sangat penting.

"Kami mengajak para stakeholder yang hadir untuk berkontribusi dalam percepatan STDB karena hal tersebut sangat bermanfaat dari sudut pandang legalitas dan ekonomis petani kelapa sawit masyarakat. STDB ini terkait dengan identitas kebun, bantuan pertanian, ISPO, dan lain sebagainya. Namun realitanya, persentase penerbitan STDB ini masih sangat minim, sehingga Ombudsman perlu mendorong hal ini agar kesejahteraan petani kelapa sawit kedepannya dapat semakin baik," ungkap Yozar.

Menanggapi hal tersebut, Syarli Novriansyah tidak menampik bahwa memang kurang optimalnya penerbitan STDB ini disebabkan oleh beberapa faktor.

"Masih belum optimalnya hal ini memang karena para petani belum tersosialisasi dengan baik. Mereka belum tau bahwa STDB ini wajib serta banyak manfaatnya. Selain itu kendala lainnya adalah anggaran operasional verifikasi lapangan perkebunan. Kami berterimakasih kepada Ombudsman telah mendorong hal ini, akan kami cari solusi terbaik. Kami juga mohon dukungan seluruh pihak yang hadir untuk efektivitas percepatan STDB ini," pungkas Syarli.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...