Ombudsman Babel Gelar Coaching dan Mentoring Terkait Strategi Permintaan Keterangan
Bangka Belitung - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Coaching dan Mentoring bagi perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan efektivitas penanganan laporan masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada pendalaman Permintaan Keterangan Tahap II, yang merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan laporan dugaan maladministrasi.
Kegiatan ini diikuti oleh Insan Ombudsman Babel dan Asisten Ombudsman dari Perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia. Pemateri pada acara ini Keasistenan Utama IV, Arya Banga. Acara Coaching dan Mentoring diadakan secara Zoom Meeting, Rabu (28/5/2025)
Dalam sesi yang berlangsung secara online, peserta dibekali pemahaman mendalam terkait teknis dan prosedur permintaan keterangan lanjutan yang meliputi permintaan penjelasan tertulis, permintaan data atau dokumen, serta bentuk keterangan lainnya yang relevan untuk mendukung klarifikasi atas laporan masyarakat.
"Kegiatan ini bertujuan agar para asisten dan pemeriksa laporan dapat lebih tepat dan efektif dalam mengumpulkan informasi dari pihak terlapor, baik instansi pemerintah maupun penyelenggara layanan publik lainnya," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy.
Yozar menyampaikan Permintaan Keterangan Tahap II merupakan fase lanjutan setelah verifikasi awal laporan, di mana Ombudsman berwenang meminta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung kepada instansi terkait. Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan objektif dan berbasis bukti yang memadai.
Selama sesi berlangsung, peserta juga diajak berdiskusi mengenai praktik-praktik terbaik dalam menyusun surat permintaan keterangan yang efektif, termasuk teknik merumuskan pertanyaan klarifikasi yang tajam namun tetap sesuai dengan kaidah etika pemeriksaan.
Dengan kegiatan ini, Ombudsman Babel berharap kualitas penanganan laporan di seluruh perwakilan dapat semakin meningkat, sejalan dengan komitmen lembaga dalam mendorong pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi.
